Perludem: Pemerintah Tidak Akan Dinilai Gagal Kalau Menunda Pilkada

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa/Net

Saran kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 karena pandemi Covid-19 yang masih belum mereda penyebarannya kembali disampaikan aktivis Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa mengatakan, pemerintah memiliki alasan regulatif untuk bisa mengedepankan keselamatan seluruh pihak yang terlibat di pilkada untuk selamat dari ancaman Covid-19.

"Apakah mungkin ditunda? Jawabannya ya mungkin. Karena di Perppu 2/2020 yang sekarang di undangkan menjadi UU 6/2020 membuka kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya ternyata situasinya memburuk memang bisa ditunda," ujar Khoirunnisa dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Mungkinkah?', Jumat (18/9).

Bahkan, sosok yang kerab disapa Ninis ini juga membeberkan alternatif mekanisme penundaan pilkada yang bisa ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara.

"Kalau mau menunda seluruh daerah, 270 daerah, maka KPU harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Di UU Pilkada juga, UU 8/2015, terbuka opsi penundaan parsial, jadi pendekatannya per daerah," ungkapnya.

Penudaan Pilkada berdasarkan daerah, dijelaskan Ninis, dimungkinkan karena penyebaran Covid-19 di daerah-daerah seringkali berubah-ubah dari yang tadinya masih berada di zonanya hijau kemudian berubah menjadi kuning, oranye, merah atau bahkan hitam.

"Pendekatannya bisa per daerah," tekannya.

Oleh karena itu, Ninis mengharapkan pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk pelaksanaan pilkada di tengah Covid-19 ini. Di mana ia pun sepakat bahwa keselamatan petugas penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih harus lebih diutamakan.

"Yang mau saya katakan adalah, misal ini situasi Covid-19 ini juga belum membaik, bahkan angkanya cukup meningkat, nanti memutuskan untuk menunda itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, pemerintah gagal dalam berdemokrasi," tuturnya.

"Justru masyarakat menilainya pemerintah tanggap melihat situasi, cepat melihat situasi," demikian Khoirunnisa.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Eva K. Sundari: Saya Akui Komunikasi Publik Pemerintahan Jokowi Buruk
Politik

Eva K. Sundari: Saya Akui Ko..

25 Oktober 2020 23:50
Sugi Nur Ditangkap Polisi, Ujang Komarudin: Seharusnya Mengkritik Tidak Perlu Dilaporkan
Politik

Sugi Nur Ditangkap Polisi, U..

25 Oktober 2020 23:20
Sandiaga Uno Didorong Maju Caketum PPP, Achmad Baidowi: Baru Sekadar Wacana
Politik

Sandiaga Uno Didorong Maju C..

25 Oktober 2020 23:03
Belum Terkatrol, Elektabilitas Gatot Masih Kalah Dari AHY Sejak Februari Hingga Saat ini
Politik

Belum Terkatrol, Elektabilit..

25 Oktober 2020 22:57
Peringatkan Jokowi, PDIP: Ada Parpol Pendukung Yang Diduga Main Dua Kaki Untuk Menggoyang Presiden
Politik

Peringatkan Jokowi, PDIP: Ad..

25 Oktober 2020 22:19
SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Unggul Dengan Kekuatan Milenial
Politik

SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Un..

25 Oktober 2020 21:51
Survei Capres 2024, Ganjar Secara Mengejutkan Kangkangi Prabowo Dan Anies Baswedan
Politik

Survei Capres 2024, Ganjar S..

25 Oktober 2020 21:30
Gelar Perpisahan Di Mekkah, Habib Rizieq Pulang Ke Indonesia Bulan Maulid
Politik

Gelar Perpisahan Di Mekkah, ..

25 Oktober 2020 21:17