Kalau Menkopolhukam Dan Presiden Tak Bisa Apa-apa, Pantes Kalau Republik Ini Makin Kacau

Direktur Eksekutif Center of Social Political Ekonomic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/RMOL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, soal penegakkan hukum di Indonesia jelek dikritisi oleh banyak pihak.

Salah satunya oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang menganggap pernyataan Mahfud seperti ucapan seorang pengamat hukum.

"Pernyataan Mahfud MD yang menyebut hukum sudah menjadi industri dan mengaku dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa melakukan apa-apa, ini mirip pernyataan pengamat hukum," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).

Sebagai Menkopolhukam, kata Ubedilah, Mahfud memang benar tidak boleh melakukan intervensi dalam konteks penegakkan hukum karena menggunakan teori trias politika dalam makna separation of power.

"Posisi Mahfud MD adalah bagian dari eksekutif. Tetapi Mahfud MD tampaknya lupa bahwa beliau Menteri Koordinator yang salah satunya menangani problem hukum secara nasional," ucap Ubedilah.

"Ini juga artinya Indonesia adalah negara yang tidak murni menggunakan trias politika dalam makna separation of power atau pemisahan kekuasaan, tetapi lebih terlihat dimaknai sebagai pembagian kekuasaan yang satu sama lain antara eksekutif legislatif dan yudikatif terlihat saling simbiosis mutualisme," sambungnya.

Dalam makna separation of power sendiri, lanjut Ubedilah, dimaknai simbiosis mutualisme di area eksekutif itu lah ada Menkopolhukam. Karena jika murni separation of power, harusnya Menkopolhukam tidak perlu ada, karena tidak ada gunanya.

"Bubarkan saja (Kemenkopolhukam). Jadi argumen Mahfud MD itu argumen separation of power dalam makna yang murni. Itu keliru pemaknaannya dalam konteks Indonesia saat ini yang punya Menkopolhukam, kalau Mahfud MD dasarnya separation of power harusnya berubah nama Menkonya menjadi Menkopolkam saja atau Menteri Koordinator Politik dan Keamanan saja, hilangkan kata hukum," terang Direktur Eksekutif Center of Social Political Ekonomic and Law Studies (Cespels).

Sehingga, tambah Ubedilah, karena melekat kata hukum pada Kemenkopolhukam, maka seluruh praktik penegakkan hukum tentu melekat juga tanggungjawabnya pada Menkopolhukam.

"Tentu bukan dalam konteks intervensi proses penegakan hukum, itu salah logika. Tetapi dalam konteks edukasi hukum dan evaluasi penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya eksekutif. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Menkopolhukam, lakukan evaluasi penegakan hukum, panggil Menkumham," tuturnya.

"Jadi jangan mengatakan tidak bisa apa-apa, apalagi bawa-bawa nama Presiden. Kalau Menkopolhukam dan Presiden tidak bisa apa-apa pantesan Republik ini makin kacau," pungkas Ubedilah.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Eva K. Sundari: Saya Akui Komunikasi Publik Pemerintahan Jokowi Buruk
Politik

Eva K. Sundari: Saya Akui Ko..

25 Oktober 2020 23:50
Sugi Nur Ditangkap Polisi, Ujang Komarudin: Seharusnya Mengkritik Tidak Perlu Dilaporkan
Politik

Sugi Nur Ditangkap Polisi, U..

25 Oktober 2020 23:20
Sandiaga Uno Didorong Maju Caketum PPP, Achmad Baidowi: Baru Sekadar Wacana
Politik

Sandiaga Uno Didorong Maju C..

25 Oktober 2020 23:03
Belum Terkatrol, Elektabilitas Gatot Masih Kalah Dari AHY Sejak Februari Hingga Saat ini
Politik

Belum Terkatrol, Elektabilit..

25 Oktober 2020 22:57
Peringatkan Jokowi, PDIP: Ada Parpol Pendukung Yang Diduga Main Dua Kaki Untuk Menggoyang Presiden
Politik

Peringatkan Jokowi, PDIP: Ad..

25 Oktober 2020 22:19
SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Unggul Dengan Kekuatan Milenial
Politik

SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Un..

25 Oktober 2020 21:51
Survei Capres 2024, Ganjar Secara Mengejutkan Kangkangi Prabowo Dan Anies Baswedan
Politik

Survei Capres 2024, Ganjar S..

25 Oktober 2020 21:30
Gelar Perpisahan Di Mekkah, Habib Rizieq Pulang Ke Indonesia Bulan Maulid
Politik

Gelar Perpisahan Di Mekkah, ..

25 Oktober 2020 21:17