Ketua KPU Positif Covid-19, Komisi II DPR Usul Pilkada Serentak Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil/Net

Usulan penundaan pilkada serentak 2020 semakin menguat setelah Ketua KPU Arief Budiman menginformasi dirinya positif virus Corona baru (Covid-19).

Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil turut prihatin atas musibah yang menimpa Arief Budiman dan sejumlah penyelenggara pemilu di daerah yang terpapar Covid-19.

Karena itu, dia mengusulkan agar pilkada serentak 9 Desember 2020 demi kebaikan dan keselamatan warga negara sebaiknya ditunda.

"Ya kita prihatin. Penyelenggara pemilu di daerah juga ada yang terpapar Covid-19. Saya menyarankan agar Pilkada ditunda untuk menyelamatkan anak bangsa dari horor Covid-19," harap Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).

Nasir mengatakan, penundaan pilkada serentak sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan aturan hukum serta memperpanjang masa jabatan kepala kaerah.

"Presiden keluarkan aturan hukum untuk memperpanjang satu tahun bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya di Desember 2020," kata Nasir Djamil.

Menurut Politisi PKS ini, penundaan waktu pelaksanaan pilkada ini tidak lain hanyalah untuk menyelematkan warga negara sari bahaya Covid-19. Dan sudah sepatutnya, tekan Nasir, pemerintah fokus pada upaya penanganan dan dampak dari pandemik Covid-19.

"Jangan sampai pilkada di tengah pandemik dinilai oleh publik sebagai "jalan tol" untuk membunuh rakyatnya sendiri," tegasnya. 

Ketua KPU Arief melalui pesan singkat yang disampaikan kepada seluruh wartawan di grup Whatsapp Media Centre KPU RI, Jumat (18/9) menginformasikan dirinya positif Covid-19.

"Diberitahukan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah," kata Arief Budiman.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22