Ketua DPR Minta KPU Dan Bawaslu Sosialisasikan Protokol Covid-19 Secara Masif

Semula, kata Puan, pilkada bakal diselenggarakan pada 23 September 2020 namun atas permintaan pemerintah harus diundur menjadi 9 Desember. Kemudian sejumlah elemen masyrakat mendesak parlemen untuk menunda pilkada lantaran kasus positif saat ini melonjak tajam.

"Yang menjadi kekhawatiran yang menyampaikan ada penundaan tentu juga saya memahami bahwa bagaimana jangan sampai ada kluster pilkada di masa pandemi Covid-19. Jadi tentu saja yang harus kita jaga, adalah bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan Covid-19 ini," kata Puan kepada wartawan, Jumat (18/9).

Dengan menjaga protokol kesehatan yakni menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan, maka gelaran pilkada akan jauh dari penyebaran pandemi Covid-19,sehingga harus menjadi perhatian semua pihak.

"Saya harapkan kita punya kesadaran dan kedisplinan, untuk tetap menjaga jarak tetap memakai masker yang mengikuti aturannyang ada yaitu membatasi keumunan, tidak diperbolehkan melakukan mobilisasi massa dan lainnya," paparnya.

Puan meminta agar KPU dan Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan protokol kesehatan kepada masyarakat secara detil.

"Yang harus diatur itu protokolnya, aturannya, kedisplinannya. Saya juga mengharapkan kepada pemangku petugas penegak hukum yaitu Kepolisian, TNI dan Kejaksaan untuk segera melakukan rakor pengamanan terkoordinasi sehingga apapun yang akan dilakukan di lapangan, memang bisa terkoordinasi dan tersinergi," ucapnya.

"Jadi ayo, mari kita jaga protokol kesehatan menuju pilkada yang sukses di tanggal 9 Desember, sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan di pilkada," demikian politisi utama PDIP itu.