Legislator PAN: Jangan Karena Ketua KPU Positif Covid-19, Lalu Pilkada Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net

Setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dinyatakan positif terjangkit Covid-19, tidak sedikit menyarankan agar gelaran pilkada ditunda sementara waktu.

Bagi anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saran tersebut tidak tepat. Masalah Arief Budiman terinfeksi Covid-19 merupakan urusan personal bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan pilkada serentak 2020.

“Jangan karena ketua KPU kena Covid-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," kata Guspardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).

"Enggak ada penundaan, yang Arief Budiman itu kan personal, namanya Covid-19 itu datang dan pergi. Hari ini dia negatif, besok bisa positif, artinya itu enggak bisa dijadikan alasan melakukan penundaan,” imbuhnya.

Legislator Partai Amanat Nasional ini menambahkan, jika Arief Budiman tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada dapat digantikan oleh petugas ad interim di internal KPU.

“Kalau dia kena (Covid-19) kan bisa pakai ad interim itu, jadi yang jalankan itu sistem bukan personal,” imbuhnya.

Pihaknya justru mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tapi juga untuk kesehatan masing-masing individu.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan komitmen yang sama seluruh masyarakat baik ada pilkada atau tidak ada pilkada kita harus mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Menurutnya, proses pelaksanaan pilkada telah diketuk palu antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali.

Sehingga, adanya tren naik dan turun pandemi Covid-19 tidak menghalangi penuelenggaraan pilkada serentak Desember.

“Yang tren naik turun Covid-19 bukanlah daripada adanya proses pelaksanaan pilkada enggak ada urusannya dengan itu. Sekarang ini kan kebetulan lagi nanjak naik, mudah-mudahan Oktober, November menurun melandai, itu yang kita harapkan,” ucapnya.

“Jadi yang jelas tidak ada pikiran, tidak ada rencana melakukan penundaan," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan
Politik

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah..

27 Oktober 2020 18:47
Haris Rusly Sebut Mendes Bakal Direshuffle, Pimpinan PKB: Kami Yakin Itu Info Salah
Politik

Haris Rusly Sebut Mendes Bak..

27 Oktober 2020 18:35
Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang
Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama..

27 Oktober 2020 18:13
Sepakat Bentjok Divonis Seumur Hidup, Hinca Pandjaitan: Bagaimana Nasib Dana Nasabah?
Politik

Sepakat Bentjok Divonis Seum..

27 Oktober 2020 18:13
Dideklarasikan Besok, Repindo Siap Rajut Potensi Anak Bangsa
Politik

Dideklarasikan Besok, Repind..

27 Oktober 2020 17:53
Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran..

27 Oktober 2020 17:43
Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum Mewujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa
Politik

Agung Laksono: UU Cipta Kerj..

27 Oktober 2020 16:09
UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi
Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker..

27 Oktober 2020 16:06