Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, selama ini tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut tengah melakukan tugasnya dengan berimbang. Artinya kesehatan dan ekonomi adalah dua hal penting yang saling terkait dan harus berjalan bersama.
"Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," ungkap Misbakhun kepada wartawan (19/9).
Misbakhun pun membantah tudingan beberapa pihak yang menuduh Airlangga melanggar UU Kesehatan dan UUD 45.
"Itu tidak benar," tegas legislator Partai Golkar itu.
Misbakhun juga menyatakan, sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran. Pemerintah membuat anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.
Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa. Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Selain itu, pemerintah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB. Standar WHO adalah jika angka reproduksi efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.
"Oleh karena itu pemerintah membuat protokol normal baru untuk memitigasi gelombang kedua serangan wabah Covid-19. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya," jelasnya.
Aktivitas ekonomi Indonesia, kata dia, akan semakin membaik dengan optimalisasi program PEN. Hal Ini yang dinyatakan berulangkali oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan tren perbaikan.
"Program pemulihan yang digodok oleh pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Contohnya surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 sebesar 2,3 miliar dolar AS," imbuh Misbakhun.
Data mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut. Hal ini ditopang oleh surplus non-migas sebesar 2,66 miliar dolar AS dan defisit migas sebesar -0,34 miliar dolar AS. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2020 tercatat surplus sebesar 11,05 miliar dolar AS.
Data tersebut menurut Misbakhun mampu menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun terus di masa pandemi Covid-19.
"Ekonomi juga menggeliat di era penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang kerap disebutkan juga sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Upaya Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah bentuk nyata pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyat dari ancaman pandemi Covid-19 sesuai amanat dari amanat UUD 1945. 
