Andai Terpilih, Ini Janji Hendrikus-Edy Bagi Rakyat Kabupaten Merauke

Bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Merauke, Hendrik Mahuze dan Edi Santosa/Net

Maraknya isu yang menyebut akan adanya pergantian struktur Pegawai Negeri Sipil apabila Hendrikus Mahuze dan Edy Santosa (Hermes) terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merauke langsung dibantah oleh pihak Hermes.

Saat diwawancarai Kantor Berita RMOLPapua melalui telepon seluler, Jumat (18/9), Hendrik Mahuze menyatakan, isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar. Bahkan terkesan dilebih-lebihkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagai salah satu kandidat bakal calon Bupati Merauke saya mengerti tentang aturan pemerintahan. Kita tidak bisa memindahkan orang atau memecat orang tanpa adanya regulasi atau aturan,” tegasnya.

Dirinya mengatakan, siapapun dia dan apapun jabatannya di Kabupaten Merauke ini, tidak akan dapat dengan mudah untuk memindahkan pegawai.

Sehingga ketika dirinya dan Edy Santosa terpilih nanti, apabila seorang pegawai memiliki kompetensi yang baik pasti akan dipakai meskipun pegawai tersebut berseberangan secara politik dengannya.

Apalagi menurutnya saat ini telah ada regulasi yang mengharusnkan pegawai dengan jabatan eselon dua, dalam mendapatkan jabatannya harus melalui proses lelang. Sehingga baginya tidak mungkin untuk menunjuk pegawai menduduki jabatan tertentu sesuka hati.

“Saya sebagai kandidat ketika besok masyarakat memberikan amanah itu kapada saya dan Tuhan merestui, semua orang yang ada di sini baik pegawai negeri maupun siapapun yang ada di tanah ini saya pikir tidak semudah itu jika ingin memindahkan pegawai," terang Hendrik.

"Ketika pegawai itu punya kompetensi yang baik kenapa tidak kita pakai? Ketika dia besok berseberangan dengan saya, artinya berseberangan politik dengan saya, saya pikir ada hal-hal yang perlu untuk kita komunikasikan,” sambungnya.

Hendrik menambahkan, ketika kelak terpilih, ia dan Edy Santosa akan menunjukkan kinerja pada 100 hari pertama, yaitu dengan terlabih dahulu membenahi birokrasi dengan menempatkan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik untuk dapat melayani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke.

“Karena pemerintah hadir itu untuk melayani bukan untuk dilayani. Sehingga penataan-penataan organisasi di dalam Pemerintah Daerah ini sendiri ini perlu untuk kita lakukan, agar orang yang bekerja di setiap SKPD yang ada itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22