Curhatan Mahfud Kontraproduktif Dengan Jokowi, Tidak Layak Diumbar Ke Publik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disarankan untuk menanggalkan jabatannya jika merasa tidak mampu dalam menjalankan tugas.

Saran itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi pernyataan Mahfud MD yang mengaku dirinya dan presiden tidak bisa melakukan apa-apa atas penegakan hukum di Indonesia yang terkesan jelek di mata masyarakat.

"Berarti mengakui tidak bisa membina, memberi arahan bahkan tidak punya ketegasan sebagai Menkopolhukam terhadap aparatur yang dianggap tidak melaksanakan fungsinya?" ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Damai lantas mempertanyakan ketegasan Mahfud MD selama menjadi Menko Polhukam terhadap para oknum penegak hukum. Misalnya, saat ada oknum hukum yang tidak patuh.

"Apa sanksi tegas yang pernah dirinya (Mahfud) berikan?” tanyanya.

Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) ini menilai bahwa ketidakmampuan Mahfud MD tersebut akan membuat aparatur penegak hukum yang tidak patuh hukum akan terus leluasa melakukan pelanggaran. Akibatnya, akan terus menyuburkan pelaku korup.

“Ini konsekuensi dari logika sederhana dan cukup objektif,” ujarnya.

Terlepas dari itu, pernyataan Mahfud juga semakin menambah kelucuan di negeri ini. Sebab di satu sisi, Presiden Joko Widodo tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak main-main dengan oknum penegak hukum dan para koruptor. Jokowi sempat mengancam akan menggebuk mereka.

“Jadi curhatan Mahfud kontradiktif dengan Jokowi, tidak layak disampaikan ke publik,” sambungnya.

Ungkapan Mahfud MD juga akan membuat para koruptor dan calon pelaku delik korupsi semakin percaya diri lantaran tahu pemimpin bangsa ini kepayahan menghadapi mereka.                                                                                                                       
"Sehingga statementnya Mahfud MD, selain menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi, juga identik memberikan informasi atau curhat kepada publik, bahwa tim work pemerintah sangat lemah dan hal ini juga tampak bahwa kabinet Jokowi tidak kompak," demikian Damai.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Desy Ratnasari: Bukan Hanya Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilakukan Semua Lembaga
Politik

Desy Ratnasari: Bukan Hanya ..

20 Oktober 2020 03:36
Milad 3 Tahun Bang Japar, Fahira Idris Ajak Masyarakat Giatkan Kolaborasi Hadapi Pandemi
Politik

Milad 3 Tahun Bang Japar, Fa..

20 Oktober 2020 01:46
Jelang HUT Ke-56, Partai Golkar Gelar Renungan Dan Doa Bersama Di TMP Kalibata
Politik

Jelang HUT Ke-56, Partai Gol..

19 Oktober 2020 23:07
DPR Ajak Masyarakat Pandang Covid-19 Sebagai Keprihatinan Bersama
Politik

DPR Ajak Masyarakat Pandang ..

19 Oktober 2020 22:41
Bamsoet: Yang Baik Dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Tinggal Disinkronkan
Politik

Bamsoet: Yang Baik Dari Peme..

19 Oktober 2020 22:13
6 Catatan Relawan: Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Sangat Buruk
Politik

6 Catatan Relawan: Pemerinta..

19 Oktober 2020 21:30
Dewan Kehormatan PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak Saat Kontestasi Pilkada 2020
Politik

Dewan Kehormatan PWI: Wartaw..

19 Oktober 2020 21:24
Pimpinan MPR Siap Fasilitasi Rakyat Papua Bertemu Presiden Jokowi Bahas Otonomi Khusus
Politik

Pimpinan MPR Siap Fasilitasi..

19 Oktober 2020 21:07