Penularan Covid-19 Sudah Darurat, PBNU Minta Pilkada Ditunda

Ketua PBNU Said Aqil Siradj/Net

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah dan parlemen untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.

“Meminta kepada KPU RI, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” ujar Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam siaran persnya, Minggu (20/9).

PBNU selama ini telah mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, dan telah melakukan segala ikhtiar untuk ikut memutus mata rantai wabah mematikan dari Wuhan, China tersebut.

“Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Nahdlatul Ulama berpendapat penundaan pilkada ini, merupakan bagian dari melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.

“Namun, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” katanya.

Sambung Said Aqil, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik, yaitu pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan,” jelasnya.

Said telah menemukan adanya fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19. Sehingga, diperlukan adanya pertimbangan untuk melakukan penundaan Pilkada 2020.

“Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Ajak Masyarakat Lawan Aksi Penipuan, Investasi Bodong Hingga Modus Vaksin
Politik

LaNyalla Ajak Masyarakat Law..

04 Maret 2021 14:02
Temui Pimpinan KPK, Kabareskrim Mengaku Bahas Rencana Perpanjangan MoU
Politik

Temui Pimpinan KPK, Kabaresk..

04 Maret 2021 13:57
Maruf Amin Merasa Paling Tersudut Soal Perpres 10/2021 Sirojudin Abbas: Beliau Tentu Ingin Menjaga Integritas Agama
Politik

Maruf Amin Merasa Paling Ter..

04 Maret 2021 13:55
Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pilpres, Pertemuan Prabowo-Airlangga Sebatas Sesama Menteri Kabinet
Politik

Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pil..

04 Maret 2021 13:46
Penelusuran Demokrat, Acara GAMKI Yang Dihadiri Moeldoko, Jhoni Alen, Dan Nazaruddin Booking 140 Kamar The Hill Sibolangit
Politik

Penelusuran Demokrat, Acara ..

04 Maret 2021 13:34
Fokus Dugaan Unlawful Killing, Polri Keluarkan SP3 Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI
Politik

Fokus Dugaan Unlawful Killin..

04 Maret 2021 13:13
Iwan Sumule: Seharusnya Jokowi Bikin Perpres Kalajengking Biar Bisa Bayar Utang, Bukan Perpres Miras
Politik

Iwan Sumule: Seharusnya Joko..

04 Maret 2021 13:07
Buka Rakernas Kemendag, Presiden Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tahun 2021 Bisa Tercapai
Politik

Buka Rakernas Kemendag, Pres..

04 Maret 2021 12:56