Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020/RMOLNetwork

Tak semua pihak sepakat dengan usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan Covid-19.

Menurut pakar hukum tata negara Ahmad Irawan, penundaan pilkada justru berpotensi melanggar konstitusi.

Ia menjelaskan, pada dasarnya sesuai dengan UUD 1945, asas pilkada diselenggarakan dengan demokratis. Adapun demokratis mensyaratkan kepastian hukum tahapan penyelenggaraan atau predictable procedures.

“Jika tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 tidak pasti (ditunda karena alasan Covid-19), maka pemilu yang dilaksanakan tidak berlangsung secara demokratis,” kata Irawan dalam keterangan persnya, Minggu (20/9).

Irawan melanjutkan, saat ini pilkada sudah memasuki tahap pendaftaran calon. Berkenaan dengan hal tersebut, penundaan pilkada 2020 setelah adanya tahapan pendaftaran paslon dinilainya melanggar hak konstitusional setiap masyarakat.

“Dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan UUD 1945. Sesungguhnya dari aspek konstitusional, tidak terdapat alasan konstitusional untuk menunda Pilkada 2020,” katanya.

Pilkada, kata dia, tetap dapar dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur dalam peraturan KPU selaku pemangku regulator dan dapat dilakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran di masa pandemi ini.

“Menunda kembali Pilkada 2020, apalagi setelah tahapan pendaftaran pasangan calon menurut penalaran yang wajar potensial membuat politik lokal berada dalam situasi yang tidak pasti dan rentan konflik. Selain itu, pasangan calon juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena tidak adanya kepastian hukum,” tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Eva K. Sundari: Saya Akui Komunikasi Publik Pemerintahan Jokowi Buruk
Politik

Eva K. Sundari: Saya Akui Ko..

25 Oktober 2020 23:50
Sugi Nur Ditangkap Polisi, Ujang Komarudin: Seharusnya Mengkritik Tidak Perlu Dilaporkan
Politik

Sugi Nur Ditangkap Polisi, U..

25 Oktober 2020 23:20
Sandiaga Uno Didorong Maju Caketum PPP, Achmad Baidowi: Baru Sekadar Wacana
Politik

Sandiaga Uno Didorong Maju C..

25 Oktober 2020 23:03
Belum Terkatrol, Elektabilitas Gatot Masih Kalah Dari AHY Sejak Februari Hingga Saat ini
Politik

Belum Terkatrol, Elektabilit..

25 Oktober 2020 22:57
Peringatkan Jokowi, PDIP: Ada Parpol Pendukung Yang Diduga Main Dua Kaki Untuk Menggoyang Presiden
Politik

Peringatkan Jokowi, PDIP: Ad..

25 Oktober 2020 22:19
SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Unggul Dengan Kekuatan Milenial
Politik

SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Un..

25 Oktober 2020 21:51
Survei Capres 2024, Ganjar Secara Mengejutkan Kangkangi Prabowo Dan Anies Baswedan
Politik

Survei Capres 2024, Ganjar S..

25 Oktober 2020 21:30
Gelar Perpisahan Di Mekkah, Habib Rizieq Pulang Ke Indonesia Bulan Maulid
Politik

Gelar Perpisahan Di Mekkah, ..

25 Oktober 2020 21:17