Giliran Muhammadiyah Minta Pilkada Ditunda Demi Keselamatan Rakyat

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti/Net

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya bersikap atas polemik Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di tengah pandemi yang kian meningkat.

PP Muhammadiyah tegas meminta pemerintah, penyelenggara pemilu, dan stakeholder terkait untuk menunda waktu pelaksanaan pilkada. Pendapat serupa sebelumnya disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengurai bahwa usulan penundaan pilkada dilakukan atas pertimbangan untuk menyelamatkan warga negara dari pandemi Covid-19 yang belum mereda hingga saat ini. 

"PP Muhammadiyah mengimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya," ujarnya saat jumpa pers secara daring Senin (21/9). 

"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," imbuhnya. 

Abdul Muti mengatakan, keselamatan warga negara lebih prioritas dari pilkada yang justru berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19. 

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tuturnya. 

Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan bahwa PP Muhammadiyah berpandangan aspek kemanusiaan menjadi alasan mendasar hingga mengusulkan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 
   
"Dipertimbangkan dengan seksama untuk ditunda pelaksanaan pilkada adalah karena alasan kemanusiaan," pungkasnya. 

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22