Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Desakan terhadap penyelenggara pemilu dan juga pemerintah untuk menghentikan proses tahapan Pilkada Setentak 2020 karena masih merebaknya pandemi Covid-19 terus mengemuka.

Namun tidak sedikit juga yang meminta stake holder terkait untuk terus konsisten melanjutkan Pilkada yang digelar di 270 daerah.

Namun, salah seorang Politisi, yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief berpandangan, alasan pemerintah untuk tetap menggelar pilkada tidak cukup mendasar.

Karena menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut pilkada harus tetap digelar agar proses pergantian kepemimpinan berjalan, dan tidak melahirkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, tidaklah tepat.

"Menurut saya, enggak ada teori dalam keadaan krisis maka Bupati tak boleh dijabat Plt. Enggak dikenal krisis kabupaten atau kotamadya," ujar Andi Arief dalam akun Twitternya @AndiArief_, Senin (21/9).

Berbeda hal dengan proses pergantian kepemimpinan di tingkat pusat, yakni Presiden, yang tidak mengenal istilah Plt.

"Kalau Presiden di-PLT itu baru ktisis," sambung cuitan Andi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan Pilkada 2020, yang pencoblosannya akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Karena selain untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh elemen yang terlibat, baik penyelenggara, pasangan calon kepala daerah, maupun pemilih, juga diprediksi tingkat partisipasi akan sangat rendah.

"Kita ingin rakyat selamat dari covid, kota dan kabupaten ada pemimpinnya. Ada sinyal hanya 31 persen partisipasi, so?" demikian Andi Arief mengakhiri cuitannya.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42