Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

Lambang PP Muhammadiyah/Net

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu serta lembaga terkait untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Alasannya, karena pandemi Covid-19 yang semakin meningkat. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan diharapkan bisa segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk menunda Pilkada 2020.  

Seruan ini disampaikan langsung Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti saat jumpa pers secara daring PP Muhammadiyah menyikapi Penanganan Covid-19 dan Politik Elektoral, Senin (21/9). 

"Kalau memang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mendengar aspirasi masyarakat dan melihat bagaimana kedaruratan Covid-19 ini dan juga Pilkada berpotensi menjadi kluster baru dan kemungkinan menjadi tempat penyebaran Covid-19, saya kira dengan segala konstitusionalnya pemerintah menetapkan Perppu," ujar Abdul Muti. 

Menurut Abdul Muti, secara hukum kedudukan Perppu sangat kuat untuk digunakan sebagai payung hukum dari penundaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti. Ketimbang melakukan revisi UU kepemiluan yang justru akan memakan waktu. 

"Perppu itu kedudukannya kuat. Karena sesuai dengan UUD keadaan yang genting dan memaksa pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya," tuturnya. 

Atas dasar itu, Abdul Muti menegaskan bahwa kondisi pandemik Covid-19 di tanah air yang sudah cukup mengkhawatirkan seiring kasusnya belum mengalami penurunan ini menjadi penting bagi pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Perppu untuk menunda pilkada. 

"Sekali lagi,ini situasinya memang sudah sangat mendesak karena tinggal beberapa bulan saja, kalau tidak segera diambil keputusan ini akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat," tegasnya.

"Sehingga memang Perppu itu sangat diperlukan. Dan kalau misalnya sudah ada Perppu tinggal bagaimana penjabarannya bersama oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan juga berkoordinasi dengan pihak terkait," demikian Abdul Muti. 

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42