Desakan Penundaan Pilkada Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah Dan KPU

Pilkada Serentak 2020/Net

Desakan berbagai pihak agar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di 270 daerah ditunda semakin berhembus kencang.

Desakan ini bukan semata-mata karena banyak bakal calon kepala daerah dan beberapa penyelenggara pilkada positif Covid-19, tetapi lebih kepada adanya potensi bahwa penyelenggaraan pilkada dinilai berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19.

Potensi ini cukup besar mengingat saat ini kurva positif Covid-19 di tanah air belum juga menunjukkan gejala akan melandai.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, desakan berbagai pihak agar pilkada ditunda diharapkan menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah maupun bagi penyelenggara pemilu/pilkada (KPU, Bawaslu, dan DKPP).

Fahira meminta penyelenggara pemilu melakukan analisis situasi, analisis regulasi dan analisis kesiapan perangkatnya yang ada di 270 daerah serta kondisi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Berbagai analisis ini penting bagi penyelenggara terutama KPU untuk mengetahui secara mendalam, layak atau tidak pilkada tetap digelar di tengah pandemi seperti ini.

Tantangan pilkada serentak 2020 ini, lanjut Fahira, berkali-kali lipat dari pilkada-pilkada sebelumnya. Penyelenggara terutama KPU bukan hanya harus memastikan pilkada berjalan demokratis, jujur, adil dan legitimate, tetapi juga memastikan pilkada di 270 daerah ini tidak menjadi sumber penularan baru Covid-19. Tantangan sangat berat karena menyangkut keselamatan publik.

"Saran saya lakukan berbagai analisis. Libatkan pakar. Mungkin ada daerah yang baik penyelenggara, calon, dan masyarakatnya memenuhi syarat untuk pilkada digelar karena masuk zona hijau. Tetapi mungkin ada juga daerah yang belum sepenuhnya siap dan aman karena kasus positif di daerah tersebut masih tinggi. Hal-hal seperti ini harus dilakukan kajian dan analisis sehingga lahir opsi-opsi baru," tukas Fahira Idris, Senin (21/9). 

Menurut Fahira, walau Perppu No. 2/2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1/2015 tentang Pilkada yang kini sudah diundangkan menjadi UU 6/2020 menyatakan pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Pasal 201A ayat 2), tetapi jika pada Desember ini tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam situasi bencana nonalam, dapat dijadwalkan (ditunda) kembali segera setelah bencana nonalam (pandemi) berakhir (Pasal 201A ayat 3).

"Kita semua tentu ingin pilkada serentak nanti berjalan lancar demokratis, jujur, adil serta tidak menjadi sumber penularan baru. Oleh karena itu perlu analisis kesiapan, dengan harapan KPU nanti bisa memberikan opsi-opsi terbaik penyelenggaraan pilkada serentak nanti seperti apa," ujar Senator Jakarta itu.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Desy Ratnasari: Bukan Hanya Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilakukan Semua Lembaga
Politik

Desy Ratnasari: Bukan Hanya ..

20 Oktober 2020 03:36
Milad 3 Tahun Bang Japar, Fahira Idris Ajak Masyarakat Giatkan Kolaborasi Hadapi Pandemi
Politik

Milad 3 Tahun Bang Japar, Fa..

20 Oktober 2020 01:46
Jelang HUT Ke-56, Partai Golkar Gelar Renungan Dan Doa Bersama Di TMP Kalibata
Politik

Jelang HUT Ke-56, Partai Gol..

19 Oktober 2020 23:07
DPR Ajak Masyarakat Pandang Covid-19 Sebagai Keprihatinan Bersama
Politik

DPR Ajak Masyarakat Pandang ..

19 Oktober 2020 22:41
Bamsoet: Yang Baik Dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Tinggal Disinkronkan
Politik

Bamsoet: Yang Baik Dari Peme..

19 Oktober 2020 22:13
6 Catatan Relawan: Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Sangat Buruk
Politik

6 Catatan Relawan: Pemerinta..

19 Oktober 2020 21:30
Dewan Kehormatan PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak Saat Kontestasi Pilkada 2020
Politik

Dewan Kehormatan PWI: Wartaw..

19 Oktober 2020 21:24
Pimpinan MPR Siap Fasilitasi Rakyat Papua Bertemu Presiden Jokowi Bahas Otonomi Khusus
Politik

Pimpinan MPR Siap Fasilitasi..

19 Oktober 2020 21:07