Gus Yaqut: Keselamatan Masyarakat Utama, Hak Konstitusional Berikutnya

Anggota Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas/Net

RMOL. Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk melakukan penundaan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. Desakan muncul karena pasien terjangkit pandemi Covid-19 melonjak tajam beberapa hari terakhir.

Desakan telah disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan PP Muhammadiyah.

Sebagian besar anggota dewan di parlemen menyetujui usulan penundaan kembali Pilkada Serentak 2020. Apalagi dalam UU 6/2020 yang kepanjangan dari Perppu 2/2020 tentang Pilkada turut mencantumkan opsi penundaan.

Pasal 201 A ayat 3 disebutkan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas menilai jika harus ditunda, maka baik pemerintah maupun parlemen harus memutuskan bersama dalam waktu cepat.

“Oleh karena itu, jika memang terjadi penundaan harus diputuskan karena alasan yang kuat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Karena, keputusan pengunduran ke tanggal 9 desember nanti juga sudah melalui perhitungan-perhitungan yang cermat oleh penyelenggara, Pemerintah dan DPR,” kata Gus Yaqut kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/9).

Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan urusan adanya pelanggaran hak konstitusional bagi masyarakat pemilih maupun dipilih nomor dua, keselamatan masyarakat yang utama.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Soal hak konstitusional itu berikutnya, saya masih berkeyakinan, keselamatan dan nyawa masyarakat jauh lebih penting dan utama,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan
Politik

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah..

27 Oktober 2020 18:47
Haris Rusly Sebut Mendes Bakal Direshuffle, Pimpinan PKB: Kami Yakin Itu Info Salah
Politik

Haris Rusly Sebut Mendes Bak..

27 Oktober 2020 18:35
Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang
Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama..

27 Oktober 2020 18:13
Sepakat Bentjok Divonis Seumur Hidup, Hinca Pandjaitan: Bagaimana Nasib Dana Nasabah?
Politik

Sepakat Bentjok Divonis Seum..

27 Oktober 2020 18:13
Dideklarasikan Besok, Repindo Siap Rajut Potensi Anak Bangsa
Politik

Dideklarasikan Besok, Repind..

27 Oktober 2020 17:53
Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran..

27 Oktober 2020 17:43
Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum Mewujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa
Politik

Agung Laksono: UU Cipta Kerj..

27 Oktober 2020 16:09
UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi
Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker..

27 Oktober 2020 16:06