Hasto Tolak Pilkada Ditunda, Ubedilah Badrun: Argumennya Kualitas Rendah

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Argumen penolakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dinilai menunjukkan sikap lebih mengutamakan kekuasaan, bukan kepentingan rakyat.

Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, argumen yang disampaikan Hasto soal penolakan penundaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 bukan argumen seorang negarawan.

"Dalam konteks Pilkada 2020, argumen Hasto itu masih argumen politisi bukan argumen negarawan. Argumen negarawan itu mengutamakan keselamatan rakyat banyak, sedangkan argumen politisi lebih terlihat mengutamakan sirkulasi kekuasaan," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/9).

Karena, kata Ubedilah, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali ini, keselamatan rakyat harus diutamakan.

Argumen Ubedilah ini berlandaskan prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat banyak adalah hukum tertinggi.

"Jadi, argumen formal sirkulasi kepala daerah yang diungkapkan Hasto itu argumen kualitas rendah, di tengah derita rakyat akibat Covid-19 dan rakyat dalam risiko kematian," pungkas Ubedilah.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan penolakan jika Pilkada harus ditunda. Menurut Hasto, Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember ini justru memberikan kepastian adanya pemimpin yang kuat dan punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat.

"Mereka, calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," ucap Hasto.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58