DPD RI Minta Semua Gubernur Pangkas Hambatan Ekonomi Dan Fokus Kemudahan Berusaha

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, dampak-dampak tersebut harus disikapi serius, utamanya terhadap kondisi perekonomian di daerah.

Karena itu, LaNyalla meminta semua gubernur dan bupati/walikota untuk memangkas semua hambatan ekonomi dan fokus kepada kemudahan berusaha.

Pesan-pesan tersebut disampaikan LaNyalla dalam rapat kerja bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, di Griya Agung, Palembang, Senin (21/9).

Dikatakan LaNyalla, penegasan tersebut karena DPD RI memang punya komitmen untuk membuat daerah sebagai kekuatan ekonomi yang merata. Jika daerah maju dan makmur, maka Indonesia juga akan maju dan makmur.

“Saking pentingnya kemudahan berusaha atau ease of doing business ini, sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden 7/2019 tentang kemudahan berusaha. Karena Indonesia di ASEAN, masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam. Apalagi di tingkat dunia. Kita di posisi 73,” kata LaNyalla.

Lanjutnya, meningkatkan kemudahan berusaha di tengah krisis ekonomi akan sangat menolong, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Karena dengan investasi dan aktivitas ekonomi yang berjalan, rakyat dapat terlibat dan memperoleh manfaat.

Mendukung pernyataan LaNyalla, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi juga meminta Gubernur Herman agar menindaklanjuti beberapa aspirasi yang masuk ke DPD RI.

Terutama masih adanya peraturan daerah yang menghambat aktivitas ekonomi dan juga masih adanya potensi konflik lahan dan masalah gambut di Sumsel.

“Kami mendapat laporan bahwa Pak Gubernur tidak bersedia melaksanakan putusan uji materil oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan daerah dan putusan PTUN. Ini tentu preseden yang tidak baik bagi dunia usaha dan investasi," ujar Fachrul.

"Tetapi saya juga menanyakan, karena yang tanda tangan surat penolakan terhadap putusan pengadilan itu bukan Pak Gubernur, tetapi Plt. Asisten Pemerintah dan Kesra,” imbuh senator asal Aceh tersebut.

Ditambahkan Fachrul Razi, jangan sampai gubernur malah terjerumus dalam pelanggaran hukum karena bawahan yang ceroboh dalam membuat kebijakan. Termasuk kebijakan diskresi atau pengecualian terhadap Perda yang dikeluarkan dinas-dinas di Pemprov Sumsel.

“Saya mendapat laporan juga, ada diskresi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, ada juga dari Dinas Penanaman Modal,” tandasnya.

Atas beberapa saran dan aspirasi yang disampaikan sejumlah senator, Gubernur Herman mengaku senang dan berterima kasih. Karena perhatian dan keberpihakan DPD kepada daerah memang sangat dirasakan di periode saat ini.

“Semua yang menjadi masukan dan arahan akan kami perhatikan. Karena kemajuan Sumsel adalah kemajuan kita bersama,” pungkas Herman Deru.

Sementara itu, terkait rencana even Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang akan dihelat pada Agustus 2021 mendatang di Palembang dan Bangka Belitung, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni meminta agar Pemprov Sumsel mulai merencanakan perbaikan beberapa venue yang ada di komplek Jakabaring.

Hadir dalam raker tersebut jajaran Forkompimda, mulai dari ketua DPRD, Kapolda hingga Danrem dan jajaran SKPD Pemprov Sumsel.

Sementara dari DPD RI hadir juga Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, senator asal Sumsel Jyalika Maharani, Bustami Zainuddin (Lampung), Ria Mayang Sari (Jambi), dan Senator asal Bangka Belitung Alexander Fransiscus.