Kritik LBP, PB HMI: Monopoli Tugas Kerja Kementerian Sangat Merendahkan Marwah Kabinet Kerja Presiden Jokowi

Wakil Bendahara Umum PB HMI Sadam Syarif/Net

Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) telah merusak marwah dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang terbentuk di era Presiden Joko Widodo periode kedua.

Presiden Jokowi pada periode ini mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan tujuan agar lingkup tugas kementerian ini bisa lebih luas, tak hanya mencakup soal maritim.

Tercatat, kementerian yang dipimpin Luhut ini mengurusi berbagai bidang antara lain pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, hingga revolusi mental.

Hanya saja, perubahan itu malah melahirkan ambiguitas porsi kerja Menko Marves yang sangat luas dan tidak biasa.

Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menilai Menko Marves Luhut seperti sedang merendahkan marwah Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugasnya tersebut.

"Sangat berbahaya jika semua urusan ekonomi dan investasi negara hanya dikoordinir oleh seorang menteri koordinator yang kontroversial dan pastinya minim prestasi, apalagi yang bersangkutan sampai berinisiatif melalukan deal bisnis pada projek strategis secara tertutup dengan pihak asing," ujar Wakil Bendahara Umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta, Senin (21/9).

Kata Sadam, LBP seharusnya tidak terlihat arogan dalam menjalankan tugasnya dengan monopoli tugas dari kementerian lain dan beberapa kali juga lupa pada kondisi masyarakat sedang dilanda krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

"Monopoli tugas kerja kementerian yang tidak proporsional ini sangat merendahkan marwah kabinet kerja Presiden Jokowi. Karena publik menyadari betul, bahwa penetapan nomenklatur dan wilayah kerja Kemenko Marves ini bukan merupakan kehendak prerogatif presiden secara independen," katanya.

Meski demikian aktivis HMI asal Kupang ini menaruh harapan besar kepada Menko Marves LBP. LBP dimintas supaya tidak merugikan masa depan sumber daya alam Indonesia akibat praktek investasi yang tidak berkualitas dan tidak ekologis.

"Kami minta instrumen pengawasan kinerja dan keuangan dari lembaga negara terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Ombusdman RI dan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk lebih ketat mengontrol dan mengawasi kinerja dan aktivitas keuangan di setiap kementerian dan lembaga negara di masa pandemi ini," jelasnya.

"Sehingga pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi legacy bagi Presiden Jokowi beserta kabinetnya", demikian Sadam.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ujang Komarudin: Legitimasi Pemerintahan Menurun, Alasan PDIP Tuduh Pihak Lain Mengkudeta Jokowi
Politik

Ujang Komarudin: Legitimasi ..

28 Oktober 2020 00:46
Sandiaga Uno: Program STSP Diharapkan Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Politik

Sandiaga Uno: Program STSP D..

27 Oktober 2020 23:55
Jawab Aspirasi Masyarakat Desa, Iis Edhy Prabowo Resmikan Program PISEW
Politik

Jawab Aspirasi Masyarakat De..

27 Oktober 2020 23:25
Benny Tjokro-Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, DPD Apresiasi MA Dan Kejagung
Politik

Benny Tjokro-Heru Hidayat Di..

27 Oktober 2020 23:11
Sempat Dikritik Hanya Pelengkap, Maruf Amin Justru Diprediksi Meminang Rizal Ramli Saat Reshuffle Kabinet
Politik

Sempat Dikritik Hanya Peleng..

27 Oktober 2020 22:58
Jelang Munas Di Bandung, KITA Banjar Gelar Raker
Politik

Jelang Munas Di Bandung, KIT..

27 Oktober 2020 22:52
Survei BUMN Bersatu: Produktivitas Pekerja Saat Pandemi Masih Baik, Kuncinya Konektivitas
Politik

Survei BUMN Bersatu: Produkt..

27 Oktober 2020 22:11
Survei: Jika Benar Pulang, Habib Rizieq Diminta Pimpin Gerakan Oposisi
Politik

Survei: Jika Benar Pulang, H..

27 Oktober 2020 21:59