Ketua KPK: Anggaran Pemberantasan Korupsi 2021 Naik Rp 87 Miliar

Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tak akan pernah surut. Baik dalam hal pencegahan, pendidikan anti korupsi ke masyarakat hingga penindakan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, anggaran pemberantasan korupsi pun pada tahun anggaran 2021 juga mengalami kenaikan signifikan.

Firli meluruskan adanya pemberitaan dalam rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi III DPR yang berlangsung secara virtual, Senin (21/9), bahwa adanya anggaran KPK yang diturunkan sehingga membuat anggota DPR RI mempertanyakan.

Firli tegaskan ada salah penulisan. Sebab setelah dilakukan revisi total maka ada penambahan anggaran pemberantasan korupsi.

"Tidak benar jika dikatakan anggaran pemberantasan korupsi pada DIPA 2021 mengalami penurunan. Itu ada narasi yang keliru, karena yang dikutip adalah sebelum adanya revisi total dan adanya penambahan," kata Firli kepada wartawan, Senin (21/9).

Dirincikan Firli, pada 2021 anggaran pemberantasan korupsi justru mengalami kenaikan sebesar Rp 87 miliar.

"Bahwa semula anggaran pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp 118,04 miliar. Setelah dilakukan revisi total anggaran untuk program pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp 310.422.000.000. Naik Rp 87 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp 223 miliar," ujarnya.

Firli menerangkan bahwa KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1,305 triliun untuk 2021. Besaran ini naik dari pagu tahun 2020 sebesar Rp 955,08 miliar dan pagu indikatif 2021 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 1,055 triliun.

Menurutnya, KPK akan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan operasional yang terbagi dalam empat program.

Pertama, dukungan manajemen sebesar Rp 1,595 triliun. Kedua, program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp 115,3 miliar. Ketiga, program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp 105,1 miliar. Keempat, program penindakan sebesar Rp 65,6 miliar.

Firli mengklaim kegiatan penindakan tak akan pernah surut. Namun, kata dia, KPK memprioritaskan pada kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Kami berupaya untuk membangkitkan semangat mencegah kebocoran keuangan negara. Kami juga menuju semangat untuk sebanyak-banyaknya mengembalikan kerugian negara dalam hal ini asset recovery," demikian Firli.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan
Politik

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah..

27 Oktober 2020 18:47
Haris Rusly Sebut Mendes Bakal Direshuffle, Pimpinan PKB: Kami Yakin Itu Info Salah
Politik

Haris Rusly Sebut Mendes Bak..

27 Oktober 2020 18:35
Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang
Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama..

27 Oktober 2020 18:13
Sepakat Bentjok Divonis Seumur Hidup, Hinca Pandjaitan: Bagaimana Nasib Dana Nasabah?
Politik

Sepakat Bentjok Divonis Seum..

27 Oktober 2020 18:13
Dideklarasikan Besok, Repindo Siap Rajut Potensi Anak Bangsa
Politik

Dideklarasikan Besok, Repind..

27 Oktober 2020 17:53
Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran..

27 Oktober 2020 17:43
Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum Mewujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa
Politik

Agung Laksono: UU Cipta Kerj..

27 Oktober 2020 16:09
UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi
Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker..

27 Oktober 2020 16:06