Pasal Penundaan Pilkada Di Perppu 2/2020 Mempertegas Pemerintah Gagal Atasi Covid-19

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020/RMOLNetwork

Penundaan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19 yang diatur di dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2020 menjadi satu hal yang bertolak belakang dengan semangat pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020.

Begitulah yang diungkapkan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Simule di akun Twitternya, Senin (21/9).

"Terbitkan Perppu No. 2/2020 untuk menunda pilkada serempak dengan alasan pandemi Covid-19 makin pertegas pemerintah telah gagal atasi Covid-19, karena sebelumnya telah terbit Perppu No. 1/2020 Corona (UU No.2/2020)," cuit Iwan Simule.

Dalam Perppu 2/2020 yang telah diundangkan DPR menjadi UU 6/2020 tentang perubahan ketiga atas UU 2/2015 tentang penetapan Perppu 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, terdapat Pasal 201A ayat (3) mengenai penundaan Pilkada.

Dinyatakan di dalam pasal tersebut, pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum berakhir.

Sedangkan mengenai Perppu 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU 2/2020 mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19, atau biasa disebut UU Corona.

Dari perbandingan dua regulasi tersebut, Iwan Simule menyimpulkan pemimpin pemerintah sekarang ini tak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan juga ekonomi, di tengah perhelatan pesta demokrasi di 270 daerah.

"Kapasitas pemimpin jadi sebab utama kegagalan. Mundurlah!" tegas Iwan Simule.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16