Politisi Dan Pengusaha Kerap Jadi Hambatan Besar Penanganan Corona

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kemudian memberi contoh cawe-cawe pengusaha dalam penanganan corona. Salah satunya dilakukan konglomerat Indonesia saat Provinsi DKI Jakarta hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Disebutkan dalam sebuah surat kepada Presiden Joko Widodo bahwa PSBB yang diambil Anies Baswedan tidak akan efektif.

Sementara untuk hambatan dari kalangan politisi, Satyo mengambil contoh pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang menolak penundaan Pilkada pada Desember nanti.

"Hambatan terbesar dalam penanganan pandemi selalu datang dari politisi setelah itu pelaku ekonomi besar, juga seperti halnya yang dikatakan Hasto," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9).

Menurut mantan Sekjen Prodem ini, argumen yang disampaikan oleh Hasto terlihat hanya mementingkan kekuasaan sebagai komoditas seolah-olah kiamat akan terjadi jika pilkada ditunda.

"Itu jelas argumen sempit orang yang hanya melihat peluang kekuasaan sebagai komoditas seolah-olah dunia akan kiamat bila pilkada ditunda,” ujarnya.

“Aturan pelaksanaan pilkada sepertinya lebih kuat ketimbang kekuasaan Tuhan, sehingga tidak boleh ada alasan apapun yang bisa menggagalkan pilkada tahun ini," demikian Satyo.