Fadjroel Pastikan Pilkada Tidak Ditunda, Politikus PKB: Alasannya Janggal Dan Mengada-ada

Anggota DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim/Net

Banyak kalangan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang mengumumkan tidak ada penundaan Pilkada Serentak melalui jurubicaranya, Fadjroel Rachman, bukan secara langsung.

Bahkan publik mengira pernyataan tersebut hanya klaim Fadjroel saja sebagai jurubicara, bukan pernyataan resmi dari presiden.

Tak hanya itu, alasan yang dimunculkan Fadjroel mengapa Pilkada tidak ditunda mendapat kritikan anggota DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim.

“Alasan saudara Fadjroel bahwa Pilkada tidak ditunda demi menjaga hak konstitusional rakyat (hak memilih dan dipilih), terasa janggal dan mengada-ada,” ujar Luqman lewat keterangannya, Selasa (22/9).

Menurut Luqman, alasan tersebut terasa dibuat-buat dan janggal lantaran siapapun telah memahami bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusi rakyat.

“Sebaliknya, jika Pilkada ditunda sampai keadaan pandemi mereda, maka hak konstitusional rakyat itu malah akan dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak ada situasi yang mengancam dan menekan rakyat,” ucapnya.

“Dengan memaksakan Pilkada dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, justru akan memunculkan penilaian bahwa negara abai terhadap kewajibannya melindungi hak hidup rakyatnya sendiri,” tegasnya menambahkan.

Luqman menambahkan, Perppu 2/2020 yang menjadi dasar penundaan Pilkada dari September ke Desember tentu telah dipertimbangkan dengan matang di tengah situasi pandemi Covid-19. Namun, penundaan ke Desember itu bukan sebuah harga mati.

“Karena wabah Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, maka di dalam Perppu tersebut dibuka ruang kemungkinan penundaan pilkada kembali. Apabila wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam, tak kunjung mereda. Jadi, tanggal 9 Desember itu bukan harga mati,” jelasnya.

Jika nantinya Presiden, DPR, dan penyelenggara pemilu membuat keputusan penundaan Pilkada dengan mempertimbangkan melonjaknya pandemi Covid-19 yang belum mereda, itu merupakan hak konstitusional demi kemanusiaan.

“Saya percaya, Presiden Jokowi akan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Eva K. Sundari: Saya Akui Komunikasi Publik Pemerintahan Jokowi Buruk
Politik

Eva K. Sundari: Saya Akui Ko..

25 Oktober 2020 23:50
Sugi Nur Ditangkap Polisi, Ujang Komarudin: Seharusnya Mengkritik Tidak Perlu Dilaporkan
Politik

Sugi Nur Ditangkap Polisi, U..

25 Oktober 2020 23:20
Sandiaga Uno Didorong Maju Caketum PPP, Achmad Baidowi: Baru Sekadar Wacana
Politik

Sandiaga Uno Didorong Maju C..

25 Oktober 2020 23:03
Belum Terkatrol, Elektabilitas Gatot Masih Kalah Dari AHY Sejak Februari Hingga Saat ini
Politik

Belum Terkatrol, Elektabilit..

25 Oktober 2020 22:57
Peringatkan Jokowi, PDIP: Ada Parpol Pendukung Yang Diduga Main Dua Kaki Untuk Menggoyang Presiden
Politik

Peringatkan Jokowi, PDIP: Ad..

25 Oktober 2020 22:19
SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Unggul Dengan Kekuatan Milenial
Politik

SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Un..

25 Oktober 2020 21:51
Survei Capres 2024, Ganjar Secara Mengejutkan Kangkangi Prabowo Dan Anies Baswedan
Politik

Survei Capres 2024, Ganjar S..

25 Oktober 2020 21:30
Gelar Perpisahan Di Mekkah, Habib Rizieq Pulang Ke Indonesia Bulan Maulid
Politik

Gelar Perpisahan Di Mekkah, ..

25 Oktober 2020 21:17