Pilkada Boleh Pilkades Dilarang, Budiman Sudjatmiko: Pemerintah Harus Fiks, Jangan Mendua

Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko/Net

Pemerintah diharapkan untuk tidak mengambil kebijakan yang mendua dan tidak membeda-bedakan. Khususnya melakukan diskriminasi terhadap orang lota dengan orang desa terkait pemilihan kepala daerah

Begitu tegas Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko saat menjadi narasumber di acara Talkshow Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Tantangan Ekonomi dan Inovasi di Era Pandemi" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9).

Budiman yakin Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan oleh tokoh dan ormas, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

"Saya pikir gini Pak Jokowi kan kemarin mempertimbangkan masukan masukan dari Muhammadiyah NU dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir Pak Jokowi menimbang," ujar Budiman Sudjatmiko.

Namun demikian, kata Budiman, dia menegaskan agar pemerintah memberikan sinyal yang fiks dan tidak mendua.

"Hanya saja memang di sini pemerintah harus memberikan sinyal yang fiks, jangan mendua. Jangan mendua artinya begini, ketika pilkada jalan, pilkades nggak boleh, padahal sama-sama nih sama-sama punya hak politik, memang kalau pilkada ada partainya. Jadi pilkades nggak boleh, pilkadanya boleh," jelas Budiman.

Karena, kata Budiman, virus Covid-19 tidak akan memilih siapa-siapa yang akan dijangkitinya. Baik pemilih yang akan datang ke lokasi TPS pilkades maupun pilkada.

"Jadi menurut saya harusnya jelas, nggak boleh ada diskriminasi juga pada orang kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan orang desa," kata Budiman.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Fahri Hamzah: Waktunya Merajut Persamaan, Bencana Alam Bukanlah Isu Partisan
Politik

Fahri Hamzah: Waktunya Meraj..

18 Januari 2021 14:03
Sama Dengan Megawati Di 2014, Airlangga Hartarto Juga Belum Otomatis Capres Golkar 2024
Politik

Sama Dengan Megawati Di 2014..

18 Januari 2021 13:59
Bukhori: Komisi VIII DPR Hanya Setujui Anggaran Bansos, Eksekusinya Domain Kemensos
Politik

Bukhori: Komisi VIII DPR Han..

18 Januari 2021 13:44
Kompolnas: Tidak Ada Catatan Negatif Listyo Sigit Dari Awal Sampai Jadi Kabareskrim
Politik

Kompolnas: Tidak Ada Catatan..

18 Januari 2021 13:42
Ingin Lihat Dari Dekat Kesiapan Bantuan Banjir, Jokowi Berangkat Ke Kalsel
Politik

Ingin Lihat Dari Dekat Kesia..

18 Januari 2021 13:29
Bawaslu Lampung Dilaporkan Ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Politik

Bawaslu Lampung Dilaporkan K..

18 Januari 2021 12:54
Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar
Politik

Beda Signifikan, Mantu Jokow..

18 Januari 2021 12:46
Dengarkan Keluhan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah, LaNyalla Janji Undang Airlangga Dan Yaqut
Politik

Dengarkan Keluhan Asosiasi P..

18 Januari 2021 12:42