Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo: Harusnya PT Tata Insani Mukti Yang Dimintai Tanggung Jawab

Hardjuno Wiwoho/Net

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.108/KM.6/2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap ketua konsorsium mitra penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo sangat prematur.

Pasalnya, kata kuasa hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho, keputusan itu dibuat tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

“Yang menjadi subyek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. konsorsium secara perdata bukan subyek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertangungjawabannya. Jadi, yang dimintai pertanggungjawabannya itu ya PT sebagai subyek hukumnya,” ujar Hardjuno dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Menurutnya, Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Mestinya, yang dimintai pertanggungjawab itu PT Tata Insani Mukti.

“Kalau ada masalah antara Setneg dan konsorsium, di mana Pak Bambang sebagai ketua konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggungjawab,” terangnya.

Karena itu, kata Hardjuno, membebani tanggungjawab hukum kepada Bambang Trihatmodjo sangat tidak adil.

Apalagi, sebagai ketua KMP SEA Games-2017, Bambang Trihatmodjo sudah mengamanatkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan SEA Games kepada ketua pelaksana harian yaitu Bambang Riyadi Soegomo.

“Berdasarkan MoU dengan KONI tanggal 14 Oktober 1996, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Bapak Wismoyo Arismunandar dengan Dirut PT TIM Bapak Bambang Riyadi Soegomo yang ditunjuk oleh Pak Bambang Trihatmodjo sebagai ketua pelaksana harian KMP,” jelasnya.

Dia menjelaskan juga, yang dimaksudkan dengan Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games itu PT Tata Insani Mukti.

Sebagai komisaris pada perusahaan tersebut, lanjutnya, Bambang Trihatmodjo sudah melakukan tugas dan kewenangannya sabagai komisaris dengan itikad baik dan bertanggungjawab.

Bahkan setelah selesai penyelenggaraan pun, sudah dibuat laporan pertangggungjawaban yang sudah diaudit pada tahun 1997 secara resmi oleh akuntan publik KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan tanggal penugasan 10 November 1997 dan dilaksanakan audit tersebut pada tanggal 1 Desember 1997-28 Februari 1998.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Siang Ini, Kementerian LHK Akan Digeruduk Massa Tolak Kapitalisasi Taman Nasional Komodo
Politik

Siang Ini, Kementerian LHK A..

26 November 2020 06:21
Fadli Zon Bicara, Apresiasi Keputusan Edhy Mundur Dan Sindir KPK Soal Harun Masiku
Politik

Fadli Zon Bicara, Apresiasi ..

26 November 2020 05:42
Segera Atur Perayaan Natal, Menag Fachrul Razi: Yang Jelas Wajib Prokes
Politik

Segera Atur Perayaan Natal, ..

26 November 2020 04:14
Siap Buka Sekolah Tatap Muka, Nadiem Makarim: Tidak Ada Kantin, Ekskul Dan Olahraga
Politik

Siap Buka Sekolah Tatap Muka..

26 November 2020 03:58
Deklarasi SAKTI, Harapan Untuk Pelaut
Politik

Deklarasi SAKTI, Harapan Unt..

26 November 2020 03:39
Gelar Aksi, Komala Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Lombok
Politik

Gelar Aksi, Komala Desak KPK..

26 November 2020 01:58
Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo
Politik

Belum Diumumkam KPK, Jokowi ..

25 November 2020 23:21
Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi
Politik

Debat Cawalkot Makassar Soal..

25 November 2020 23:10