Komisi IV DPR Dukung Penuh Program Alat Mesin Pertanian Kementan

Di antaranya melalui penyediaan benih unggul, pupuk hayati dan penyediaan pupuk unggul lainnya, dan perbaikan jaringan irigasi serta mekanisasi pertanian.

Anggota Komisi IV DPR RI, Charles Meikyansah menilai, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu program terobosan yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja, intensitas pertanaman dan penurunan biaya produksi serta meningkatkan nilai tambah petani. Alokasi bantuan alsintan dari tahun 2014-2019 sudah mencapai 450 ribu alsintan dengan nilai kurang lebih Rp.12 triliun.

“Dengan nilai anggaran yang besar, diperlukan pendampingan pemeliharaan terhadap pemanfaatan alsintan untuk mengantisipasi kerusakan mengingat alat mesin pertanian mempunyai umur pakai yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan perbengkelan alsintan melalui lembaga UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan) merupakan langkah cerdas sehingga harus kita dukung,” kata Charles lewat keterangan persnya, Selasa (22/9).

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menjelaskan, perbengkelan alsintan adalah penting mengingat di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan dan membutuhkan layanan pemeliharaan.

Oleh karena itu, langkah Kementan terkait perbengkelan alsintan tepat dan harus didukung penuh demi mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan dan keberlanjutan petani memperoleh tambahan pendapatan.

“Rencana awal alokasi untuk kegiatan perbengkelan sejumlah 32 lokasi (Provinsi) sesuai dengan jumlah distribusi alsintan 2014-2015. Namun mengingat prioritas kegiatan pengembangan pertanian, maka dari 32 lokasi difokuskan hanya 18 lokasi pada tahun 2021," imbuh Charles.

Lebih lanjut Charles menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perbengkelan sebesar Rp 723 juta per titik. Anggaran digunakan untuk pembangunan fisik gudang alsintan, bengkel, dan peralatan perbengkelan.

“Pembangunan untuk bengkel atau gudang alsintan sangat diperlukan karena rata-rata UPJA di perdesaan belum memiliki bangunan tersebut sehingga diharapkan bantuan pembangunan bengkel atau gudang akan berguna bagi UPJA penerima bantuan,” terangnya.

Diharapkan, dengan adanya perbengkelan di bawah pengelolaan UPJA akan diperoleh minimal dua keuntungan, yaitu jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan dan menjadi sumber pendapatan UPJA selain dari usaha jasa sewa alsintannya.

“Kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan di antaranya harus mempertimbangkan lokasi kegiatan dan bersedia memanfaatkan, mengelola, dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya,” tutupnya.