Jokowi Harus Hati-hati, Jangan Sampai Paksa Pilkada Hanya Demi Solo Dan Medan

Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuning Raka (kanan) dan menantunya, Bobby Afif Nasution/Repro

Sudut pandang keilmuan epidemiologi harus menjadi tolok ukur utama bagi Presiden Joko Widodo dalam menentukan keberhasilan seluruh bidang di masa pandemi Covid-19, baik bidang ekonomi maupun politik.

Hal itu disampaikan Direktur Legal Culture Institute, M Rizqi Azmi berkenaan dengan hasil rapat kerja Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar bulan Desember tahun ini.

"Seyogianya presiden meletakan prioritas regulasi kesehatan menjadi acuan dalam membuat regulasi pelaksanaan pilkada," kata M Rizqi Azmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).

Hal itu dinilai penting agar ke depan keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan rakyat, bukan karena ada agenda lain.

"Jangan sampai presiden terksesan memaksakan pilkada karena kepentingan pribadi terkait dua keluarganya yang ikut bertarung di Solo (Gibran Rakabuming) dan Medan (Bobby Nasution)," jelasnya.

Di sisi lain, ia sepakat dengan usulan penundaan pilkada. Sebab dengan ditunda, daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada bisa mengadaptasi penyelarasan anggaran, khususnya menyelesaikan soal pendataan bansos dan penyalurannya di masa pandemi Covid-19.

Sebab berdasarkan data yang ia miliki, hingga September 2020, dana yang dikucurkan pemerintah pusat masih banyak bertengger di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum tersalurkan dengan baik.

"Kekhawatiran kami, dana yang tersimpan tersebut bisa jadi akan digelontorkan mendekati hari H atau di hari H pemilihan oleh pihak-pihak atau oknum yang bermain mengganti bansos dengan suara yang didapat dari masyarakat yang dibantu," urainya.

Selain itu, kepentingan partai politik juga harus berpihak kepada keinginan dan keselamatan masyarakat karena pada saat ini, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.

"Sehingga opsi penundaan pilkada jangan dianggap sebagai langkah politis saling jegal satu sama lainnya," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22