Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Tak Lagi Jadi Waketum Gerindra, Arief Poyuono Bentuk LPPC19-PEN Dan Langsung Kritik Anies

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Rabu, 23 September 2020, 12:16 WIB
Tak Lagi Jadi Waketum Gerindra, Arief Poyuono Bentuk LPPC19-PEN Dan Langsung Kritik Anies
Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net
rmol news logo Sikap kritis langsung dilayangkan Arief Poyuono kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra.

Struktur resmi dari Partai Gerindra memang belum diumbar ke publik. Tapi, hampir pasti Arief tidak lagi berada di posisi waketum pendamping Prabowo Subianto.

Kini dia membentuk lembaga baru, namanya Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN). Arief Poyuono menjadi ketua umum dari LPPC19-PEN.

Usai lembaga dibentuk, Arief Poyuono langsung mengkritik kerja Anies Baswedan dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19. Khususnya setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan ada resesi ekonomi di kuartal III 2020.

Menurutnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga Hartarto sudah berjalan baik. Mulai dari Program Pra Kerja yang sudah masuk gelombang ke-9 , BLT pada buruh yang berpenghasilan UMR, bantuan kredit pinjaman dan restrukturing pinjaman pada sektor UMKM, dan bansos yang terus berjalan.

“Di sisi penanganan Covid-19 juga menunjukan angka kesembuhan pasien yang terus meningkat serta fasilitas penanganan pasien yang makin bertambah,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (23/9).

Dia lantas menunjuk hidung Gubernur Anies yang gagal menekan laju sebaran corona. Keteledoran Anies dengan melakukan pembiaran dan terkesan menyepelekan penyebaran Covid-19 saat memasuki new normal di Jakarta menjadi penyebab meningkat jumlah masyarakat yang terdampa.

“Keteledoran Pemprov DKI Jakarta salah satu dengan segera mengizinkan car free day, tidak melakukan kontrol penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan aparat keamanan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di resto dan pusat pembelanjaan,” ujarnya.

“Termasuk mengizinkan aksi-aksi demo di Jakarta yang sudah tidak mengindahkan protokol kesehatan lagi,” sambung Arief.

Menurutnya, keteledoran itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III yang seharusnya tumbuh positif 3 persen menjadi tumbuh negatif hingga minus (-) 2, 7 persen.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA