Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada

Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno/Net

Desakan dari sejumlah elemen masyarakat untuk menunda Pilkada serentak bulan Desember semakin kencang.

Desakan tersebut muncul dari mantan Wapres Jusuf Kalla, PBNU, PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan mayarakat secara umum telah menyatakan keberatannya.

Alasan umumnya pengumpulan massa dalam proses kampanye Pilkada berpeluang menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang baru.

Terbaru Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintahan Joko Widodo membuka opsi penundaan Pilkada.

“Partai Amanat Nasional, pada prinsipnya memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat, sehingga aspek inilah yang selalu melandasi kebijakan kita dalam menentukan arah pelaksanaan Pilkada serentak 2020”, ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Rabu (23/9).

Menurutnya, dari sudut pandang kesehatan, penyebaran Covid-19 yang semakin merebak sangat mengkhawatirkan seluruh masyarakat Indonesia.

“Sehingga keputusan pemerintah dan DPR untuk tetap melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember yang akan datang, harus disertai protokol kesehatan yang sangat ketat dan mekanisme sanksi yang berat bagi semua pihak yang melanggar, khususnya paslon, tim pemenangan dan partai pengusungnya,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII ini mengatakan, paslon patut diberikan sanksi dengan diskualifiksi, jika memang terbukti melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Namun demikian, kita perlu tetap membuka opsi untuk menunda pelaksanaan pilkada andaikata dalam beberapa waktu ke depan, penyebaran Covid 19 semakin marak,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, pelaksanaan pilkada jangan sampai memberikan risiko besar kepada seluruh masyarakat Indonesia dan harus bisa diubah dengan suatu kebijakan baru.

"Keputusan melaksanakan pilkada di bulan Desember hendaknya bukan harga mati dan bisa diubah jika risiko penyebaran virus Corona semakin merebak. Saya kira teman-teman parpol  memiliki komitmen yang sama untuk melanjutkan proses Pilkada, namun tetap memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat," tandasnya.

Eddy menambahkan, selain dari aspek kesehatan, pelaksanaan Pilkada di tengah-tengah pandemi juga akan mengurangi kualitas pesta demokrasi saat ini, khususnya jika partisipasi masyarakat rendah.

“Seorang kepala daerah akan memiliki legitimasi yang lemah untuk memimpin daerahnya jika partisipasi masyarakat di Pilkada tersebut hanya 20-30 persen saja misalnya,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22