Belum Genap 5 Tahun Keluar Penjara, Bakal Calon Bupati Nias Utara Gagal Ikut Pilkada

Fonaha Zega-Emanuel Zebua saat mendaftar di KPU Nias Utara beberapa waktu lalu/Net

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Utara menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Fonaha Zega dan Emanuel Zebua, tidak memenuhi syarat untuk ikut Pilkada Nias Utara 2020.

Pasalnya, Fonaha Zega belum genap 5 tahun usai menjalani hukuman sebagai narapidana dalam kasus korupsi.

Fonaha tidak bisa memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, terkait persyaratan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

“Fonaha selesai menjalani masa tahanan dari rutan pada 24 Juli 2014 dan dinyatakan bebas bersyarat. Kemudian menjalani bimbingan di Bapas dan dinyatakan bebas murni pada 19 November 2015,” jelas Komisioner Divisi Teknis KPU Nias Utara, Karyanto Lase, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (23/9).

Kegagalan Fonaha Zega memenuhi syarat sebagai calon, maka otomatis KPU Nias Utara hanya menetapkan dua pasangan calon pada Pilkada Nias Utara 2020.

Keduanya adalah pasangan Amizaro Waruwu-Yusman Zega (AMAN) yang didukung PAN, Hanura, PKPI, Nasdem. Kemudian pasangan Marselinus Ingati Nazara-Oktorius Harefa (INOTO) yang didukung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerinda.

“Jadi hanya dua yang ditetapkan menjadi pasangan calon di Pilkada Nias Utara 2020,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Redaksi, Fonaha Zega divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Nias Utara Tahun Anggaran 2010 bersama Yasoni Nazara yang saat itu menjabat Kadis Pendidikan Nias Utara. Pagu anggaran itu sekitar Rp 6 miliar.

Akibat perbuatan keduanya, negara dirugikan sebesar Rp 709,5 juta, sesuai hasil audit BPKP Sumut.

Namun, setelah dihitung ulang, kerugian negara menjadi sekitar Rp 413 juta. Mereka kemudian divonis masing-masing 2 tahun 2 bulan oleh Majelis Hakim pada 20 Mei 2013.

Oleh Hakim Tipikor PN Medan, keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)b, (2), dan (3) UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16