Nasdem: Penyelenggara Pemilu Perlu Susun Aturan Yang Rinci Soal Kampanye Pilkada Dengan Protokol Kesehatan

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate/Net

Partai Nasdem mengapresiasi pihak-pihak yang telah menyerukan penundaan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang karena alasan meningkatnya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menegaskan agar paslon yang diusung Nasdem mematuhi protokol kesehatan saat kampanye berlangsung.

“Dalam hal kampanye, Nasdem meminta dan telah menginstruksikan kepada seluruh struktur partai untuk selalu kedepankan protokol kesehatan, imperatif melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Plate dalam jumpa media secara virtual, Rabu (23/9).

Penegasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjalankan perintah pemerintah agar tidak ada klaster Covid-19 saat pilkada nanti.

“Nasdem tidak ingin aktivitas kampanye pada masa pilkada ini menjadi klaster terbaru penyebaran virus Covid-19. Partai Nasdem percaya bahwa kesehatan masyarakat merupakan modal dasar maju atau mundur, besar dan berkembang Indonesia di masa depan,” katanya

Menteri Komunikasi dan Informatika ini juga meminta agar KPU merinci aturan-aturan baku untuk pelaksanaan pilkada dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Lembaga penyelenggara haruslah menyusun aturan secara rinci dan punya terobosan terkait dengan tingkat partisipasi pemilih karena ada kekhawatiran untuk pemilih untuk datang ke TPS,” jelasnya.

Menurutnya, adanya peraturan yang rinci tersebut bisa menjadi panduan bagi kandidat yang sedang melaksanakan akibat aktivitas kampanye.

“Begitu juga bagi badan pengawas pemilu, harus aktif untuk mengingatkan dan memberikan teguran keras kepada kandidat yang alpha dalam menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22