PP Muhammadiyah: Desember Masih Darurat, Idealnya Pilkada Digelar Setelah Puncak Covid-19

Begitulah yang diungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam diskusi virtual JPPR bertajuk 'Pilkada 2020 Tetap Lanjut: Ambyar atau Solutif', Rabu (23/9).

"Semua kita sepakat covid masalah bersama-sama, ini masalah bangsa secara keseluruhan, sehingga sikap dan pandangnya terkait covid ini harus sama," ujar Abdul Mu'ti.

"Kami di ormas ini masih memandang situasi sekarang ini masih darurat, belum ada tanda-tanda akan berakhir," sambungnya.

Bahkan, Abdul Mu'ti mengaku telah berdiskusi dan meminta penilaian kepada pakar epidemiologi dan viriologi mengenai kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Hasilnya, banyak yang menilai kondisi pandemi di Tanah Air belum mencapai puncaknya hingga hari H pencoblosan Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang.

"Bahkan ahli epidemilogi mengatakan belum sampai puncaknya. Maka trennya diprediksi akan terus naik, bahkan bulan
Desmeber trennya akan terjadi di bulan-bulan itu," bebernya.

Karena itu, dia menegaskan sikap PP Muhammadiyah yang menyarankan pemerintah untuk menunda gelaran pesta demokrasi 5 tahunan di 270 daerah tersebut.

Karena dia mendapat informasi mengenai vaksin Covid-19 yang dianggap mampu menetralisir penyebaran virus belum bisa dipergunakan hingga saat Pilkada digelar.

"Kami memandang Desember itu masih situasi masih darurat covid, dan vaksin belum bisa ditemukan bahkan belum bisa dipergunakan. Maka di dalam pernyataan kami memang tidak disebutkan kapan. Tapi ketika dimungkinkan, idealnya ketika puncak sudah terjadi dan itu sudah mulai melandai, maka akan lebih kondusif untuk diselenggarakan acara pemilukada," ungkapnya.

"Dibandingkan dengan, mohon maaf, penundaan yang dari September ke Desember itu masih telalu buru-buru menurut kami. Sehingga keadaan itu  memungkinkan kita harus melihat lagi sebagai sesuatu yang sangat mungkin untuk pilkada ditunda," demikian Abdul Mu'ti.