PP Muhammadiyah: Desember Masih Darurat, Idealnya Pilkada Digelar Setelah Puncak Covid-19

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti/Repro

Desakan untuk pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu menunda gelaran Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah berdasar pada alasan kedaruratan.

Begitulah yang diungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam diskusi virtual JPPR bertajuk 'Pilkada 2020 Tetap Lanjut: Ambyar atau Solutif', Rabu (23/9).

"Semua kita sepakat covid masalah bersama-sama, ini masalah bangsa secara keseluruhan, sehingga sikap dan pandangnya terkait covid ini harus sama," ujar Abdul Mu'ti.

"Kami di ormas ini masih memandang situasi sekarang ini masih darurat, belum ada tanda-tanda akan berakhir," sambungnya.

Bahkan, Abdul Mu'ti mengaku telah berdiskusi dan meminta penilaian kepada pakar epidemiologi dan viriologi mengenai kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Hasilnya, banyak yang menilai kondisi pandemi di Tanah Air belum mencapai puncaknya hingga hari H pencoblosan Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang.

"Bahkan ahli epidemilogi mengatakan belum sampai puncaknya. Maka trennya diprediksi akan terus naik, bahkan bulan
Desmeber trennya akan terjadi di bulan-bulan itu," bebernya.

Karena itu, dia menegaskan sikap PP Muhammadiyah yang menyarankan pemerintah untuk menunda gelaran pesta demokrasi 5 tahunan di 270 daerah tersebut.

Karena dia mendapat informasi mengenai vaksin Covid-19 yang dianggap mampu menetralisir penyebaran virus belum bisa dipergunakan hingga saat Pilkada digelar.

"Kami memandang Desember itu masih situasi masih darurat covid, dan vaksin belum bisa ditemukan bahkan belum bisa dipergunakan. Maka di dalam pernyataan kami memang tidak disebutkan kapan. Tapi ketika dimungkinkan, idealnya ketika puncak sudah terjadi dan itu sudah mulai melandai, maka akan lebih kondusif untuk diselenggarakan acara pemilukada," ungkapnya.

"Dibandingkan dengan, mohon maaf, penundaan yang dari September ke Desember itu masih telalu buru-buru menurut kami. Sehingga keadaan itu  memungkinkan kita harus melihat lagi sebagai sesuatu yang sangat mungkin untuk pilkada ditunda," demikian Abdul Mu'ti.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22