Tolak KAMI, Mahasiswa Arek Suroboyo Kecam Pernyataan Kontroversial Gatot Nurmantyo

Mahasiswa asal UPN Veteran Surabaya yang juga Kordinator Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS), Sahala mengatakan, mahasiswa Surabaya menolak segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur. Sebab, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Jawa Timur yang majemuk dan sedang fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19.

"Kita tegas menolak dan menentang segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur. Untuk apa ada gerakan-gerakan politik lagi," ujar Sahala di Angkringan Merah Putih Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/9).

Ditambahkan Sahala, narasi dan diksi yang digunakan para tokoh KAMI juga cenderung memprovokasi dan dinilai berupaya mengoyak dan merongrong persatuan bangsa Indonesia.

Ia kemudian menyoroti pernyataan deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo baru-baru ini yang mengungkapkan alasan pergantian dirinya dari pucuk pimpinan TNI di tahun 2017 karena menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar Film G30S/PKI.

Mereka menganggap, pernyataan tersebut sangat provokatif dan terkesan sengaja dihembuskan untuk menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Bagi kami, pernyataan Pak Gatot menjelang 30 September itu sarat muatan provokatif. Padahal jejak digital masih mencatat tepat pada hari pergantian Panglima TNI tahun 2017 tersebut, Pak Gatot bilang pergantian pucuk pimpinan TNI sesuatu yang wajar, karena beliau juga sudah menjabat selama dua tahun lebih," jelasnya.

Lebih lanjut, Sahala menduga pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut telah melanggar kode etik prajurit yang seharusnya tidak perlu mempertentangkan keputusan atasan, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari institusi TNI.

"Beliau (Pak Gatot), seharusnya tidak perlu mempertentangkan keputusan presiden karena ada kode etik prajurit yang melekat pada diri Pak Gatot," urai Sahala.

Dalam konferensi persnya, para mahasiswa tersebut juga meminta aparat kkepolisian untuk tidak memberikan izin terhadap setiap aktivitas KAMI di Kota Surabaya dan di Provinsi Jawa Timur.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya dan Jawa Timur untuk tetap mengedepankan persatuan, menjaga kondusifitas, serta menolak gerakan-gerakan politik yang memecah belah persatuan dan kebhinnekaan," demikian Sahala.