Nasdem Akui Belum Terapkan Sanksi Untuk Paslon Yang Langgar Protokol Kesehatan

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate/RMOL

Gelaran kampanye pada Pilkada Serentak 2020 diharapkan dilakukan para pasangan calon (paslon) yang berkontesiasi tanpa pertemuan fisik.

Begitu yang dikatakan Sekjen Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate dalam jumpa media secara virtual, Rabu malam (23/9).

Hal itu ditekankan Plate mengingat saat ini masih ditemukan adanya perjumpaan fisik dalam kampanye. Meski dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, hal itu menjadi rentan lantaran saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Partai Nasdem menekankan, untuk secara minimal dan kalau bisa menghindari perjumpaan fisik dengan terlebih dahulu mengutamakan mendayagunakan semua komunikasi, melalui media-media digital,” ucap Plate yang juga menjabat sebaga Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Nasdem sendiri, kata Plate, di seluruh Indonesia baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi telah memiliki task force yang akan mengawasi seluruh proses pilkada serentak 2020 ini.

“Termasuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di setiap kampanye oleh paslon, baik dari kader Nasdem sendiri atau dari paslon yang didukung oleh Nasdem,” katanya.

Disinggung mengenai sanksi internal jika ada paslon yang melanggar aturan protokol kesehatan selama kampanye pilkada 2020 ini, Plate mengatakan hingga saat ini belum dapat memberikan sanksi lantaran belum ada payung hukumnya.

“Hingga saat ini payung hukum terkait dengan sanksi belum ada. Namun Partai Nasdem menekankan betul dan memberikan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan oleh paslon dan tim-tim kampanye yang melakukan kegiatan kampanye di provinsi kabupaten dan kota yang bersangkutan,” tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22