KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum

anggota Komisi IV DPR RI H. Charles Meikyansah/Net

Langkah tegas harus diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan eksportir benih bening lobster (BBL). KKP diminta tidak ragu untuk mencabut izin dari perusahaan-perusahaan yang melanggar.

Begitu tegas dari anggota Komisi IV DPR RI H. Charles Meikyansah kepada wartawan, Kamis (24/9). Pernyataan serupa pernah disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (24/9) lalu
 
“Kami di Komisi IV DPR RI pada Raker bersama Menteri KKP meminta ketegasan dari KKP agar mencabut izin dari 14 (empat belas) perusahaan eksportir (BBL) yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Usulan itu disampaikan agar perusahaan eksportir BBL tidak lagi mencederai hukum di Indonesia. Ssehingga harus dilakukan langkah tegas.

Apalagi, sambung Charles, sudah ada pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pihak perusahaan, namun tetap ada masih ada pelanggaran. Artinya, tidak ada itikad baik dari perusahaan eksportir BBL dalam menaati hukum.

Charles juga meminta kepada KKP dan Kemenkeu untuk segera menerbitkan penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Tujuannya, untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

“Kami mendorong KKP dan Kementerian Keuangan untuk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari mengeluarkan PNPB tersebut, jika tidak keluar pada batas waktu tersebut kami meminta untuk dilakukan penghentian sementara eskpor BBL,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22