Agar Rakyat Mau Datang Ke TPS, Jokowi Harus Tunda Pilkada Dan Lakukan Karantina Wilayah

Presiden Joko Widodo diminta untuk menunda Pilkada dan lakukan karantina wilayah/Repro

Presiden Joko Widodo didesak untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak sekaligus melakukan kebijakan karantina wilayah atau lockdown di daerah-daerah yang menggelar Pilkada.

Hal itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Menurut Ubedilah, Presiden Jokowi sebaiknya memilih berpihak kepada rakyat banyak, juga mendengar dan melaksanakan saran dari NU, Muhammadiyah, KAMI, dan lainnya.

"Sebab, kondisi Covid-19 sudah tak bisa dikendalikan akibat kebijakan new normal yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).

Penundaan Pilkada, lanjut Ubedilah, bukan berarti meniadakan Pilkada. Namun, hanya sekadar menggeser jadwal pelaksanaan Pilkada hingga kondisi dianggap sudah lebih aman.

"Ini bisa dilakukan dengan cara Presiden membuat Perppu penundaan Pilkada. Ketika Pilkada ditunda, di saat yang sama lakukan kebijakan karantina wilayah di daerah yang menyelenggarakan pilkada yang termasuk zona merah," jelas Ubedilah.

Dengan melakukan karantina wilayah, maka angka penambahan kasus Covid-19 bisa lebih ditekan. Hal tersebut secara langsung akan memberikan rasa aman kepada rakyat.

Sehingga mereka mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS), karena Pilkada dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terkendali.

Dengan cara itu, menurut Ubedilah, mudah-mudahan saat Pilkada rakyat sudah (merasa) aman dan mau datang ke TPS, sehingga partisipasi pemilih tidak jeblok.

"Tetapi jika Pilkada tidak ditunda dan tidak melakukan karantina di wilayah zona merah, maka rakyat kemungkinan besar hanya akan menjadi korban berikutnya. Menambah jumlah positif Covid-19," pungkas Ubedilah.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22