Gatot Nurmantyo Cium Kebangkitan PKI Sejak 2008, Demokrat: Zaman SBY Konsisten Pada TAP MPR

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo yang mencium kebangkitan gerakan PKI gaya baru sejak 2008 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buru-buru dibantah Partai Demokrat.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai klaim mantan panglima TNI itu belum pasti benar.

Dia memastikan bahwa di era SBY isu komunis mampu diredam dengan baik lewat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

“Saya kira beda positioningnya. Kalau zaman Pak SBY tidak menjadi gaduh gitu kan, dan semua konsisten dengan tata peraturan perundang-undangan terhadap TAP MPR,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).

“TAP MPR XXV kan jelas, ya jadi konsisten saja sama aturan, Pak SBY begitu,” imbuhnya.

Herman menegaskan, SBY taat akan peraturan saat menjadi kepala negara. Sehingga mampu meredam kegaduhan yang timbul di permukaan dengan instrumen negara, yakni berupa undang-undang dan instansi penegak hukum.

“Pak SBY adalah presiden yang taat dan patuh terhadap perundang-undangan. Kalau misalnya, pemerintahan saat ini kalau patuh kan hal-hal semacam ini tidak menjadi kegaduhan, tapi diredam oleh instrumen pemerintah,” katanya.

Di era SBY, lanjut Herman, isu-isu komunis bisa dihentikan dengan bantuan instrumen negara serta aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak sampai menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Dengan alat pemerintahan, bukan dijadikan polemik di pemerintahan,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42