Kontroversi Penundaan Pilkada, Din Syamsuddin: Ada Problem Komunikasi Dan Problem Take And Give

Ketua DN-PIM, Prof. Din Syamsuddin/Net

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang diputusakan tetap berlangsung 9 Desember dan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda menjadi kontroversi, karena ditolak banyak masyarakat.

Persoalan inilah yang kemudian turut dibahas oleh Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) dalam diskusi virtual bertajuk "Pilkada di Tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda", Kamis (24/9).

Ketua DN-PIM, Prof. Din Syamsuddin mengatakan, penolakan penyelenggaraan Pilkada tersebut telah disampaikan banyak organisasi masyarakat, organisasi agama, dan bahkan tokoh nasional dalam bentuk usulan penundaan.

"Seperti NU, Muhammadiyah, dan juga didukung oleh majelis-majelis agama, baik KWI, PGI, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi LSM dan kelompok masyarakat, tak terkecuali tokoh perorangan seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, meminta agar pilkada serentak pada 9 desember 2020 ditunda," ungkapnya.

Alasan mereka, menurut Din Syamsuddin memang terkait persoalan kesehatan dan kemanusian yang ada kaitannya langsung dengan penyebaran Covid-19 yang masih meninggi di dalam negeri, dan belum memuncak juga belum melandai.

Oleh karena itu, argumentasi tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada di Perppu 2/2020 yang telah diundangkan menjadi UU 6/2020 tentang perubahan ketiga atas UU 2/2015 tentang penetapan Perppu 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, terdapat Pasal 201A ayat (3) mengenai penundaan Pilkada.

"Sesungguhnya Perpu 2/2020, pada pasal penjelasan 201A ayat (3) juga ada mengatakan bahwa pilkada serentak bisa ditunda jika terjadi musibah nasional seperti covid, sesungguhnya memiliki landasan yang cukup kuat," ungkapnya.

"Dan kalau merujuk ke atas adalah amanat imperatif di dalam UUD 45, di mana visi dan misi negara adalah melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," sambungnya.

Oleh kerana itu, Din Syamsuddin memandang kontroversi penyelenggaran Pilkada yang akan diselenggarakan di 270 daerah itu disebabkan satu persoalan, yakni mengenai komunikasi antara pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan.

"Ada masalah yang boleh jadi terjadi ketika pada satu sisi elemen-elemen masyarakat meminta penundaan, tapi disisi lain pemerintah bersama DPR berketetapan hati untuk melaksanakannya. Disini ada problem komunikasi, ada problem take and give," demikian Din Syamsuddin.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Pihak Yang Ancam Pelapor Pemotongan Bansos
Politik

LaNyalla Minta Polisi Tangka..

22 April 2021 12:19
Keteledoran Hilmar Farid Seharusnya Tidak Selesai Dengan Minta Maaf
Politik

Keteledoran Hilmar Farid Seh..

22 April 2021 12:11
KRI Nanggala-402 Hilang, Pimpinan Komisi I: Sinyal Alutsista TNI Butuh Peremajaan
Politik

KRI Nanggala-402 Hilang, Pim..

22 April 2021 12:09
Stok Oksigen KRI Nanggala-402 Cukup Untuk 53 Orang
Politik

Stok Oksigen KRI Nanggala-40..

22 April 2021 11:48
Stafsus Jokowi: Suatu Saat, Anak Papua Bakal Jadi Presiden
Politik

Stafsus Jokowi: Suatu Saat, ..

22 April 2021 11:39
Parpol Koalisi Gemetaran, Khawatir Kadernya Terkena Reshuffle
Politik

Parpol Koalisi Gemetaran, Kh..

22 April 2021 11:29
Anies Pelan-pelan Sudah Realisasikan Janji
Politik

Anies Pelan-pelan Sudah Real..

22 April 2021 11:25
Terkait Vaksin Nusantara, Presiden Dan DPR Wajiban Dukung Dan Lindungi Riset dr. Terawan
Politik

Terkait Vaksin Nusantara, Pr..

22 April 2021 10:59