Begitu disampaikan Founder dan Chairman ECGL, Tanri Abeng saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Indonesia Inc atau Kementerian BUMN" pada Kamis (24/9).
"Korporatisasi ini akan mampu untuk merekrut tenaga-tenaga profesional, baik itu orang Indonesia yang di Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi, profesionaliasi akan terjadi dan dengan demikian politisasi itu akan berkurang dan semua proses bisa berjalan dengan cepat," ujar Tanri Abeng.
Atas dasar itu, Menteri BUMN Pertama ini pernah mengusulkan konsep National Holding atau Indonesia Inc yang diterjemahkan dalam bukunya pada tahun 2001.
Kendati demikian, Tanri Abeng menegaskan bahwa yang paling penting dari pengelolaan BUMN adalah pemangku kepentingan, dalam hal ini orang-orang yang duduk di posisi strategis.
"Bergantung kepada manusia, kepada manajemen," ujar dia.
Tanri Abeng lantas mencontohkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menurutnya menjadi kritik pengelolaan di perusahaan BUMN karena tidak memberikan kesempatan untuk proses korporatisasi.
"Jadi, penempatan manajemen itu diobok-obok oleh kekuatan politik dan itu terjadi yang menjadi kritik sekarang ini, termasuk oleh Ahok," ungkapnya.
"Nah oleh karenanya, kalau sekarang ada pertanyaan apakah Indonesia Inc atau Kementerian BUMN, bagi saya ini adalah pilihan politik.
This is political choice,†demikian Tanti Abeng.
Selain Tanri Abeng, hadir pula secara virtual dalam diskusi tersebut antara lain ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Konsep korporatisasi dalam BUMN seharusnya bisa diterapkan agar profesionalisme terwujud. Sekaligus menghindari intervensi-intervensi politik dalam pengelolaan BUMN. 
BERITA TERKAIT: