Busyro Muqqodas: Hikmah Pilkada Ditunda Hindarkan Rakyat Dapat Pemimpin Korup

ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas/Net

Desakan menunda penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19 terus digaungkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Dalam diskusi virtual bertajuk "Pilkada di Tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda" yang diselenggarakan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqqodas.

Dia mengatakan, argumentasi mendasar dari PP Muhammadiyah mengusulkan agar Pilkada ditunda bukanlah hanya karena menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dari Covid-19.

Menurut eks pimpinan KPK itu, penundaan Pilkada dapat menjaga kualitas pemimpin yang lahir dari pesta demokrasi.

"Hikmahnya adalah sekaligus melindungi masyarakat memperoleh pemimpin-pemimpin yang tidak merupakan produk demokrasi transaksional," ujar Busyro dalam pemaparannya, Kamis (24/9).

Dia menjabarkan, Pilkada dan Pemilu yang telah dilalui masyarakat Indonesia selama ini cenderung dikotori oleh politik transaksional, dan berpotensi membentuk suatu sistem politik yang koruptif.

"Bagaiamana kalau Pilkada dan Pemilu itu selalu dikotori dengan transaksional? Hasilnya adalah demokrasi yang koruptif, demokrasi yang koruptif itu bisa dilihat dari data-data yang ada. Data-data yang ada itu menunjukan korupsi menggambarkan lahirnya birokrasi yang koruptif dalam skala nasional," ungkapnya.

Oleh karena itu, mantan pimpinan lembaga anti rasuah ini menyatakan bahwa PP Muhammadiyah masih berpendirian yang sama, yaitu mengusulkan Pilkada ditunda.

Jika pemerintah menerima usulan penundaan itu, Busyro mengaku siap membantu memperbaiki aturan perundangan-undangan penyelenggaran Pilkada.

Dalam pandangan Busyro, saat ini banyak pasal yang bermasalah dalam UU Pilkada.

" Itu sekaligus menyiapkan revisi undang-undang Pilkada. Tujuannya apa? untuk menghasilkan Pilkada yang paling tidak tingkat ketidakjujurannya rendah. Ideal betul Indonesia masih sulit, tapi paling enggak bisa ditekan," katanya.

"Jadi ada dua keuntungan. Pertama perlindungan jiwa terhadap masayarakat kita, yang menjadi kewajiban negara karena terikat dengan konstitusi. Kemudian hikmah yang kedua, insya allah kita siap merevisi undang-undang Pilkada yang pasal-pasalnya sangat bermasalah, untuk bisa menghasilkan Pilkada yang bersih," demikian Busyro Muqqodas menutup.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang
Politik

Tak Terima Jokowi Dituduh Le..

13 Mei 2021 04:40
Jika PT 0 Persen, Poros Serpong Dan Poros Jakarta Sangat Potensial Dipilih Rakyat
Politik

Jika PT 0 Persen, Poros Serp..

13 Mei 2021 01:57
Apa Yang Buat Rezim Jokowi Manjakan WN China, Tapi Keras Terhadap Rakyatnya?
Politik

Apa Yang Buat Rezim Jokowi M..

13 Mei 2021 01:39
ReJo: Tudingan Feri Amsari Kepada Presiden Jokowi Adalah Fitnah Berbahaya
Politik

ReJo: Tudingan Feri Amsari K..

13 Mei 2021 00:59
Majalengka Satu-satunya Zona Merah Di Pulau Jawa, Bupati: Dasarnya Apa?
Politik

Majalengka Satu-satunya Zona..

13 Mei 2021 00:39
Poros Jakarta Vs Poros Serpong, Siapa Lebih Kuat?
Politik

Poros Jakarta Vs Poros Serpo..

13 Mei 2021 00:19
Sambut Lebaran Dengan Gembira Dan Berbagilah Kebahagiaan
Politik

Sambut Lebaran Dengan Gembir..

12 Mei 2021 23:59
Perayaan Idul Fitri Bersamaan Dengan Kenaikan Isa Almasih, Gus Ami: Mari Kita Rawat Dan Jaga Persatuan Bangsa
Politik

Perayaan Idul Fitri Bersamaa..

12 Mei 2021 23:42