Menko Perekonomian: Pemerintah Genjot Reforma Agraria Untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Pemerintah tengah fokus pada upaya penguatan ekonomi rakyat melalui program reforma agraria. Langkah ini dimulai melalui pola penyelesaian untuk obyek percepatan penyelesaian penguasaan tanah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melalui Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) telah menetapkan pola penyelesaian untuk objek PPTKH seluas 377.310,5 hektare.

Luasan tersebut ada di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi yang telah direkomendasikan oleh para gubernur dan kemudian dievaluasi oleh tim pelaksana PPTKH.

“Ini dilakukan dengan pola perubahan batas kawasan hutan, perhutanan sosial, tukar menukar kawasan hutan, dan resettlement,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya.

Menko Airlangga menjelaskan, pada bulan Januari dan Juni 2019 telah dilaksanakan rakor tim percepatan PPTKH tahap I dan II yang memutuskan pola penyelesaian PPTKH di 130 kabupaten/kota dengan total luas 330 ribu hektare.

Dari 130 kabupaten/kota tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menerbitkan 65 Surat Keputusan (SK) Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA (SK Biru) di 64 kabupaten/kota, seluas 88.904,33 hektare.

"Hasil akhir PPTKH ini tentu tidak berhenti pada penerbitan SK Biru, tetapi dilanjutkan melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," ujarnya.

Menurut Airlangga, keputusan rakor ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada ratas evaluasi proyek strategis nasional (PSN) beberapa waktu lalu.

PSN yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, seperti reforma agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat harus diprioritaskan. Presiden Jokowi meminta agar program-program tersebut tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

“Program reforma agraria, termasuk PPTKH memiliki leverage atau daya ungkit dalam memitigasi dampak ekonomi pandemi Covid-19, khususnya bagi rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, dan nelayan,” imbuhnya.

Melalui program ini, lanjutnya, masyarakat tidak hanya diberi tanah sebagai modal usaha produktif, tetapi juga diberi bantuan modal usaha, sarana dan prasarana produksi, akses pemasaran, serta pendampingan usaha.

Sementara terkait dengan upaya percepatan redistribusi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dari kawasan hutan, termasuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan dan tata batas persil tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat hak tanah untuk masyarakat. Airlangga menekankan perlunya mekanisme penataan batas bersama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ATR/BPN.

“Jika disepakati, saya mengusulkan untuk dibuat peraturan bersama atau Permenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional," tutur Airlangga.

Adanya peraturan bersama tersebut juga didukung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Umum Partai Golkar ini pun menegaskan, pelaksanaan PPTKH sebagai bagian dari program redistribusi tanah negara bagi masyarakat kecil perlu dipercepat.

“Pemberian lahan garapan sebagai modal ekonomi produktif diharapkan akan meningkatkan daya imun ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini,” demikian Airlangga.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?
Politik

Akankah Sejarah Terulang Unt..

25 Oktober 2020 18:31
Alvin Lie: Petugas Bandara Ternyata Hanya Dilengkapi APD Sederhana Tanpa Wajib Swab Test, Mengejutkan!
Politik

Alvin Lie: Petugas Bandara T..

25 Oktober 2020 18:02
Suharso Deklarasi Caketum PPP, Achmad Baidowi: Khofifah, Gus Ipul Dan Sandiaga Juga Didorong Maju
Politik

Suharso Deklarasi Caketum PP..

25 Oktober 2020 17:18
Survei: Mayoritas Masyarakat Puas Penanganan Pandemi Oleh Pemerintah Pusat
Politik

Survei: Mayoritas Masyarakat..

25 Oktober 2020 16:21
Viral, Video Seorang Perempuan Mengaku Guru Diarahkan Pilih Petahana
Politik

Viral, Video Seorang Perempu..

25 Oktober 2020 15:53
LaNyalla: Saya Lihat Langsung, UMKM Sudah Teruji Di Massa Krisis
Politik

LaNyalla: Saya Lihat Langsun..

25 Oktober 2020 15:31
Gus Nur Ditangkap, Novel: Saya Sudah Tidak Kaget Lagi Dengan Rezim Ini
Politik

Gus Nur Ditangkap, Novel: Sa..

25 Oktober 2020 14:36
Survei Membuktikan Demonstrasi Di Era Jokowi Dirasa Semakin Sulit
Politik

Survei Membuktikan Demonstra..

25 Oktober 2020 14:35