Pengamat: Pilkada 2020 Paling Realistis, Tinggal Elite Kasih Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Ilustrasi Pilkada 2020/Net

Gelaran Pilkada Serentak 2020 dinilai sebagai pilihan yang sulit namun harus dilakukan baik oleh pemerintah, DPR RI, maupun penyelengara pemilu.

Demikian disampaikan pengamat politik Wempy Hadir dalam menanggapi keputusan pemerintah beserta DPR RI dan penyelenggara yang tetap menggelar pilkada ppada Desember mendatang.

"Pilihan tetap melaksanakan pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 adalah sebuah pilihan realistis dengan berbagai pertimbangan," kata Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).

Ia mengakui ada kekhawatiran publik lantaran pilkada digelar di tengah wabah Covid-19 yang bisa mengancam siapa pun dan kapan pun. Namun demikian, ada sisi positif bila pilkada tetap digelar sesuai jadwal.

"Rotasi kepemimpinan akan sesuai dengan jadwal sehingga tidak terganggu pelayanan publik. Kalau terus ditunda, bisa berakibat tersendatnya pelayanan publik karena kewenangan yang dimiliki oleh penjebata sementara tidak nempunyai kekuatan yang lebih," jelasnya.

Selain itu, pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 tidak hanya dialamai oleh Indonesia, melainkan juga terjadi di beberapa negara. Pada intinya, kata dia, kunci terselenggaranya pilkada dengan aman adalah ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Keberhasilan terhadap protokol kesehatan mesti dilakukan top down. Artinya, para elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu mendukung terwujudnya protokol kesehatan.

"Pengaruh tokoh dalam perilaku hidup masyarakat masih sangat tinggi. Oleh karena itu perlu ada keteladanan dari elite-elite kita," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyebut pelaksanaan pilkada tahun ini akan menimbulkan aktivitas ekonomi yang signifikan. Sebab, jelasnya, akan terjadi perputaran uang yang cukup tinggi yang pada akhirnya bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

"Apalagi pilkada 2020 diikuti 270 daerah di Indonesia. Ini bukan berarti bahwa kepemtingan ekonomi lebih utama dari nyawa manusia. Nyawa manusia tentu lebih berharaga dari sekadar ekonomi. Akan tetapi kalau orang terus-terusan lapar tentu akan menimbulkan kematian juga," paparnya.

"Jadi memang ini pilihan sulit di antara pilihan yang ada. Yang paling penting, protokol kesehatan harus dikedepankan. Perlu diberikan sanksi yang tegas kepada pasangan cakada yang melanggar protokol kesehatan agar memberi efek jera," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Eva K. Sundari: Saya Akui Komunikasi Publik Pemerintahan Jokowi Buruk
Politik

Eva K. Sundari: Saya Akui Ko..

25 Oktober 2020 23:50
Sugi Nur Ditangkap Polisi, Ujang Komarudin: Seharusnya Mengkritik Tidak Perlu Dilaporkan
Politik

Sugi Nur Ditangkap Polisi, U..

25 Oktober 2020 23:20
Sandiaga Uno Didorong Maju Caketum PPP, Achmad Baidowi: Baru Sekadar Wacana
Politik

Sandiaga Uno Didorong Maju C..

25 Oktober 2020 23:03
Belum Terkatrol, Elektabilitas Gatot Masih Kalah Dari AHY Sejak Februari Hingga Saat ini
Politik

Belum Terkatrol, Elektabilit..

25 Oktober 2020 22:57
Peringatkan Jokowi, PDIP: Ada Parpol Pendukung Yang Diduga Main Dua Kaki Untuk Menggoyang Presiden
Politik

Peringatkan Jokowi, PDIP: Ad..

25 Oktober 2020 22:19
SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Unggul Dengan Kekuatan Milenial
Politik

SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Un..

25 Oktober 2020 21:51
Survei Capres 2024, Ganjar Secara Mengejutkan Kangkangi Prabowo Dan Anies Baswedan
Politik

Survei Capres 2024, Ganjar S..

25 Oktober 2020 21:30
Gelar Perpisahan Di Mekkah, Habib Rizieq Pulang Ke Indonesia Bulan Maulid
Politik

Gelar Perpisahan Di Mekkah, ..

25 Oktober 2020 21:17