Presiden PKS: Masalah Petani Bukan Pada UU, Tapi Kelemahan Pemerintah Memilih Kebijakan

Secara sistem, persoalan dalam sektor pertanian adalah adanya kesenjangan antara konsepsi dan perundangan dengan pelaksanaan kenyataan di lapangan.

Demikian disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman kepada wartawan, Jumat (25/9). 

"Sesungguhnya kalau kita perhatikan, afirmasi kita kepada nasib pertanian dan petani Indonesia ini sebetulnya ada, tetapi saya melihat memang ada disparitas terhadap yang dirumuskan secara konsepsi dengan kenyataan lapangan," kata Sohibul Iman. 

Sohibul mengurai, telah banyak perundang-undangan terkait masalah pertanian dan ketahanan pangan yang dibuat terlebih setelah reformasi. Namun, di lapangan dia menemukan sendiri banyak kebijakan pertanian yang tidak berjalan di lapangan.

Sohibul menyebut salah satu kelemahan Pemerintahan Joko Widodo adalah pilihan kebijakan di bidang perekonomian termasuk pertanian yang lemah. Dia mengkritik langkah pemerintah yang terus mendorong RUU Ombibus Law. 

Padahal, kata dia, dengan UU yang sudah ada pada masa pemerintahan sebelumnya ekonomi bisa tumbuh di atas 6 persen. Sementara dengan UU yang sama di bawah Jokowi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.

"Jadi bukan persoalan UU-nya, tapi kelemahan memilih kebijakan di bidang perekonomian, termasuk pertanian," ujar Sohibul Iman. 

Menteri Pertanian RI 2009-2014 Suswono, kata Sohibul, pernah mengkritik pemerintah terkait keberpihakan selama pandemi Covid-19 ini. Sebab yang diperhatikan hanya pelaku UKM dan kalangan pengangguran, sementara para petani tidak diperhatikan sama sekali.

"Memang harus ada terobosan-terobosan yang menopang. Coba kasus pandemi saja. Yang diperhatikan kan UKM, mana kepada petani secara langsung? Mana pembiayaan kepada petani supaya mereka survive di tengah pandemi ini," kata dia.

"Justru yang diperhatikan malah yang tidak bekerja atau pengangguran, dapat santunan atau apa. Sementara yang untuk petani kebijakan-kebijakannya kurang menonjol saat pandemi ini," sambungnya.

Dari sisi kelembagaannya, ungkap dia, kita harus mengakui bahwa petani kita itu nilai tawarnya cukup rendah.

"Selain itu tentu memang harus ada solusinya termasuk meregenerasi petani-petani muda kita. Dari sisi pembiayaan masih belum berpihak kepada petani. Petani kita dihadapkan pada persoalan-persoalan karena memang tidak bank-able," tegasnya.

"Kembali lagi ini persoalan kemauan politik. Kalau ada kemauan politik, lalu kemudian nanti dari DPR politik anggarannya mendukung bisa," demikian Sohibul Iman.