Bingung Membedakan Jabatan Plt, Pjs, Dan Pj Kepala Daerah, Berikut Penjelasannya

Mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono/Net

Sebagian orang masih kebingungan membedakan ati dari jabatan itu Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj) daerah.

Mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono pun mengurai perbedaan dari ketiga istilah untuk jabatan sementara tersebut. 

Soni mengatakan istilah Pelaksana Tugas (Plt) digunakan untuk seorang wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, karena kepala daerahnya mencalonkan dalam Pilkada dan harus cuti di luar tanggungan negara. 

"Waktu Plt menjabat yakni sampai kepala daerah selesai cuti pilkada dan kembali sebagai kepala daerah," ujar Soni lewat keterangan tertulisnya, Jumat (24/9). 

Namun bila yang cuti pilkada atau berhalangan adalah wakil kepala daerahnya, maka tidak perlu ada Plt Wakil Kepala Daerah. 

Selain itu penetapan Plt juga bisa dilakukan apabila depala daerah tersangkut kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang mengangkat Plt gubernur adalah Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk Plt Bupati/Walikota diangkat oleh gubernur dengan sifatnya penugasan dan tidak ada prosesi pelantikan.

Selanjutnya untuk Pejabat Sementara Kepala Daerah (Pjs) dilakukan bila kepala daerah dan wakil kepala daerahnya cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye pilkada (2 hingga 3 bulan) dan periode masa jabatannya belum berakhir. 

"Kapan Pjs berakhir? Ketika kepala daerah selesai cuti pilkada dan kembali menjabat lagi sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah," jelas mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu. 

Adapun Pjs gubernur diangkat dari pejabat eselon 1 (pimpinan madya) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Sekda Provinsi) dengan SK Menteri Dalam Negeri dan tidak ada prosesi pelantikan.

Pjs bupati atau walikota diangkat dengan SK Mendagri atas usulan 3 nama dari gubernur. Pjs Bupati/Walikota berasal dari pejabat eselon II (pimpinan pratama) dari pemerintah provinsi atau dalam situasi tertentu dimungkinkan diambil dari eselon II pusat. 

"Namun demikian, jauh lebih baik cukup dari unsur pemprov saja. Sekda kab/kota hanya diberikan kesempatan sebagai Pelaksana Harian (Plh) manakala Pjs/Pj belum ada," sambung Soni Sumarsono. 

Sedangkan Penjabat Kepala Daerah (Pj) dilakukan karena kepala daerah sudah selesai periode jabatannya namun penggantinya yang difinitif masih belum ada. 

Jabatan yang kosong ini diisi oleh seorang Penjabat dengan kewenangan penuh, yang diangkat dengan Keputusan Presiden dan dilantik resmi oleh Mendagri dengan baju resmi KDH (kepala daerah) atau dikenal dengan PDU (Pakaian Dinas Upacara).

"Sampai kapan? Berakhir Pj-nya saat dilantiknya kepala daerah yang baru hasil pilkada oleh presiden yang diikuti dengan proses serah terima," beber Soni. 

Jabatan Pj maksimum 1 tahun, untuk dievaluasi kembali, idealnya kurang dari 6 bulan saja. Adapun Pj kepala daerah berasal dari pejabat eselon 1 pusat yang layak dan punya kompetensi bidang pemerintahan.

Semua kementerian punya peluang selama layak, termasuk TNI/Polri aktif yang sedang menjabat sebagai sebagai eselon 1 (pimp madya) di jabatan sipil. 

"Sebagai catatan, istilah dulu Plt yang bukan dari jabatan wakil kepala daerah, saat ini disebut dengan Penjabat Sementara (Pjs) supaya tidak membingungkan. Yang jelas, bila ada Plt KDH pasti dari wakil KDH, sedang Pjs dari jabatan lain yang bukan wakil kepala daerah," tutupnya. 
Tag:

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Al Mentra Institute: Instruksi Mendagri Wujud Konsistensi Pemerintah Lindungi Warga Yang Mulai Abaikan Prokes
Politik

Al Mentra Institute: Instruk..

24 November 2020 05:53
Pendapatan Negara Turun, Aktivis Haris Rusly Pesimis Jokowi Bisa Sampai 2024
Politik

Pendapatan Negara Turun, Akt..

24 November 2020 05:31
Iwan Sumule: APBN Defisit Karena UU Corona Jadi Benteng Pengutil Brankas Negara
Politik

Iwan Sumule: APBN Defisit Ka..

24 November 2020 04:41
Polarisasi Sudah Ada Jauh Sebelum Habib Rizieq Pulang, Jokowi Jangan Diam Saja
Politik

Polarisasi Sudah Ada Jauh Se..

24 November 2020 03:53
Marwan Jafar: Saatnya Fokus Penanganan Covid-19 Agar Energi Bangsa Tak Terbuang Tanpa Makna
Politik

Marwan Jafar: Saatnya Fokus ..

24 November 2020 02:17
Kepada Azis Syamsuddin, Wali Nanggroe Minta MoU Helsinki Segera Dirampungkan Pemerintah
Politik

Kepada Azis Syamsuddin, Wali..

24 November 2020 01:37
Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58