Ekonom Indef: Penjahat Kerah Putih Akan Happy Lihat Skema Bailout Jiwasraya Dari Duit APBN

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara/Net

Suntikan dana Rp 20 triliun dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, untuk menangani skandal PT Jiwasraya disesalkan sejumlah pihak. Karena justru akan buat senang para penjahat kerah putih.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digelontorkan pemerintah untuk Jiwasraya akan jadi preseden buruk.

"Suntikan bailout Jiwasraya melalui holding asuransi BUMN merupakan preseden yang buruk. Ini menyuburkan praktik moral hazard di industri jasa keuangan," ujar Bhima Yudhistira saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (25/9).

Bhima mengaku heran, Jiwasraya bisa di-bailout dengan duit negara yang notabene berasal dari pajak masyarakat hingga Rp 20 triliun untuk menutupi megakorupsi yang menguntungkan penjahat kerah putih. 

"Ada asuransi fraud, dan kongkalikong dengan manajemen investasi untuk mengkorupsi dana nasabah, tiba-tiba minta di-bailout dengan pajak masyarakat?" kata Bhima.

"Apa bedanya dengan kasus BLBI? Ke depannya penjahat kerah putih yang main di jasa keuangan akan happy melihat skema bailout dari uang APBN," sambungnya.

"Jadi ada insentif untuk tidak patuh pada tata kelola yang baik (good governance) kemudian tidak punya manajemen risiko yang proper. Ketika bangkrut ya minta uang negara," tandas Bhima.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada 2021 mendatang sekitar Rp 20 triliun.

"BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah Jiwasraya," ucap Sri Mulyani dalam rapat di Komisi XI, Selasa lalu (15/9).
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22