“Pengadilan HAM akan membuktikan kejahatan terencana, teratruktur, sistematis dan masif melalui operasi militer ilegal (
illegal military operations),†kata Pigai dalam keteranganya, Jumat (25/9).
Oleh karena itu, sambung Pigai, kasus ini tidak boleh berakhir hanya dengan damai dan kompensasi uang dari pemerintah.
Dalam pandangan mantan Komisioner Komnasham, penanganan atas penembakan pendeta Yeremias harus memutus mata rantai kejahatan sistematis yang dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi yaitu Presiden Joko Widodo.
“Kami punya laporan dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana pernah dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste dan juga Papua,†demikian Pigai.
Penembakan di Kampung Bomba Distrik Hitadipta Kabupaten Intan Jaya, Papua Minggu (20/9) itu memang jadi isu panas. Sebab aparat menyakini jika penembakan yang terjadi itu adalah perbuatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Namun, di sisi lain, sejumlah pihak menyakini jika penembaknya adalah anggota TNI yang saat ini tengah menggelar pengejaran KKB di wilayah pedalaman Papua itu.
Banyak kalangan yang kemudian mendesak agar dilakukan investigasi ilmiah untuk memastikan0 aksi saling klaim ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: