Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19 Tidak Progresif, Perludem Desak Penerbitan Perppu Pilkada Kedua

Salah satu potret kerumunan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19/Net

Upaya pemerintah bersama DPR dan juga penyelenggara pemilu dalam konteks memastikan gelaran Pilkada Serentak 2020 aman dari penularan Covid-19 masih diragukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pasalnya, Direktur Ekselutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati menilai keputusan tripartit tersebut tidak progresif.

Khoirunnisa mengatakan, pada pertemuan itu keputusan Pilkada dilanjutkan dengan catatan hanya merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 6/2020.

"Senin kemarin, ketika RDP (rapat dengar pendapat) bersama pemerintah, Komisi II DPR dan juga KPU justru yang direvisi PKPU-nya. Menurut kami sebetulnya PKPU tidak menjadi terlalu progresif juga selama UU pemilihannya tidak diubah juga," ujar Khoirunnisa dalam diskusi virtual CNNIndonesia TV, Jumat (25/9).

Sosok yang kerab disapa Ninis ini pun mnegaku telah melakukan diskusi bersama KPU tentang keputusan melanjutkan Pilkada. 

Dia mengatakan, KPU sendiri menginginkan adanya penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

Tujuannya, agar dapat memastikan potensi penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilakda tidak terjadi.

"Supaya bisa mencegah adanya kerumunan, memastikan protokol kesehatan ditaati, perlu ada pengaturan di undang-undang yang lebih adaptif lagi," tandasnya.

Sebagai contoh, Ninis menjabarkan salah satu kekurangan dari PKPU 13/2020 yang disahkan beberapa waktu lalu yang merupakan hasil revisi PKPU 6/2020 tentang penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

"Misalnya soal sanksi, banyak yang mendorong sanksi yang diberikan memberikan efek jera, seperti diskualifikasi atau sanksi masa kampanyenya dipotong. Tapi ini kan tidak bisa dilakukan karena kalau di uu pemilihan sanksi diskulifikasi bisa diberikan ke pelaku politik uang. Jadi ke pelanggar protokol kesehatan tidak bisa," ungkapnya.

Oleh karena itu, Perludem kata Ninis mendorong diterbitkannya Perppu baru untuk Pilkada, agar pelaksanaan Pilkada di 270 daerah tahun ini bisa berjalan dnegan baik tanpa adanya korban Covid-19.

"Hal-hal seperti ini tidak bisa diatur di PKPU, sulit rasanya untuk bisa mendapatkan yang lebih progresif. Karena situasi yang sulit, situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sehingga betul kita perlu kerangka hukum yang lebih adaptif lagi, dan itu ada di level UU sebetulnya," demikian Ninis.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Eva K. Sundari: Saya Akui Komunikasi Publik Pemerintahan Jokowi Buruk
Politik

Eva K. Sundari: Saya Akui Ko..

25 Oktober 2020 23:50
Sugi Nur Ditangkap Polisi, Ujang Komarudin: Seharusnya Mengkritik Tidak Perlu Dilaporkan
Politik

Sugi Nur Ditangkap Polisi, U..

25 Oktober 2020 23:20
Sandiaga Uno Didorong Maju Caketum PPP, Achmad Baidowi: Baru Sekadar Wacana
Politik

Sandiaga Uno Didorong Maju C..

25 Oktober 2020 23:03
Belum Terkatrol, Elektabilitas Gatot Masih Kalah Dari AHY Sejak Februari Hingga Saat ini
Politik

Belum Terkatrol, Elektabilit..

25 Oktober 2020 22:57
Peringatkan Jokowi, PDIP: Ada Parpol Pendukung Yang Diduga Main Dua Kaki Untuk Menggoyang Presiden
Politik

Peringatkan Jokowi, PDIP: Ad..

25 Oktober 2020 22:19
SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Unggul Dengan Kekuatan Milenial
Politik

SBLF Riset: Mahyeldi-Audy Un..

25 Oktober 2020 21:51
Survei Capres 2024, Ganjar Secara Mengejutkan Kangkangi Prabowo Dan Anies Baswedan
Politik

Survei Capres 2024, Ganjar S..

25 Oktober 2020 21:30
Gelar Perpisahan Di Mekkah, Habib Rizieq Pulang Ke Indonesia Bulan Maulid
Politik

Gelar Perpisahan Di Mekkah, ..

25 Oktober 2020 21:17