Kemendagri: Aturan Kampanye Diperketat Karena Ada Paslon Yang Unjuk Kekuatan

Pilkada serentak 2020/Net

Pengaturan kampanye Pilkada serentak 2020 yang diperketat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13/2020 memiliki landasan kuat yang bersumber dari pengalaman pada tahapan pendaftaran pasangan calon (Palson) 4-6 September 2020 lalu.

Begitulah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan mempertegas keputusan pemerintah bersama dengan Komisi II DPR, dan penyelenggara pemilu melanjutkan pilkada dengan syarat memperketat protokol Covid-19.

"Kita belajar dari tanggal 4 dan tanggal 6 (September). PKPU 10/2020 diundangkan tanggal 1 September. Kita melakukan pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6. Ruang waktu untuk sosilisasi PKPU sangat sempit sekali. Dua hari tidak efektif untuk mensosilisaiskan," ujar Benny dalam diskusi virtual CNNIndonesia, Jumat malam (25/9).

Adapun kenyataannya, pada tahapan pendaftaran muncul klaster baru penyebaran Covid-19. Menurut Benny, hal itu bukan hanya karena PKPU tidak tersosilisasi dengan baik, melainkan ada pengaruh juga dari ketidakpatuhan bakal pasangan calon (Bapaslon) terhadap aturan tersebut.

"Kemudian ada bapaslon, partai pendukung yang tahu isi PKPU itu, tapi masih ada paslon yang mau show of force (unjuk kekuatan). Makanya evaluasi kita ketika ada koordinasi antar stake holder perlu ditingkatkan (aturan memperketat protokol Covid-19)," ungkapnya.

Dari situ, lanjut Benny, pemerintah bersama pihak terkait memantapkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada selanjutnya bisa memperkecil potensi penularan Covid-19. 

"Bagaimana kemarin tahapan penetapan pasangan calon, pengundian (nomor urut) kita antisipasi. Dari situ kita membuat satu upaya agar ini (potensi penularan Covid-19) bisa melandai. Jadi kerumunan itu enggak ada lagi. Maka lahirlah revisi PKPU, di mana di dalamnya jelas apa yang dilarang dan diperbolehkan," tuturnya.

"Hal-hal inilah yang perlu kita ubah. Makanya cara pandang kami melihatnya seperti itu. Ada upaya menekan, mengurangi itu saja. Karena kita enggak bisa membayangkan pilkada dalam keadaan normal," sambungnya.

KPU telah mendapat pengesahan Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Dalam PKPU tersebut, telah diatur sejumlah larangan bagi pasangan calon untuk menggelar kampanye dalam bentuk kegiatan lain-lain seperti, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Ada dua sanksi yang akan diberikan para pelanggar. Yakni pertama, peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Atau selain itu, bisa diterapkan sanksi penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam kurun waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25