Tidak Sigap Hadapi Covid-19, Netty Prasetiyani: Wajar Media Asing Menilai Menkes Gagal

Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (26/9).

"Saya pikir wajar jika media asing menyoroti Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas buruknya pengelolaan pandemi di Indonesia," ujar Netty.

"Bagaimana tidak dianggap gagal jika kurva Covid-19 makin meningkat tajam, angka positif dan kematian makin tinggi, bahkan terus saja mencetak rekor baru, zona merah makin meluas, sementara nakes dan fasilitas kesehatan makin kedodoran menghadapi pandemi," imbuhnya.

Menurut Netty, media asing berpikir bahwa Menkes Terawan Agus Putranto seharusnya adalah orang kuat di balik penanganan pandemi, memiliki kewenangan dan otoritas besar serta didukung anggaran ratusan trilliun rupiah.

"Jadi ada benarnya jika mereka menimpakan beban kesalahan itu pada Menkes dan Kementerian Kesehatan yang dianggap sebagai leading sector," ujarnya.

Namun, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR ini justru mempertanyakan, apakah benar jika kegagalan penanganan pandemi sepenuhnya kesalahan Menkes.

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa penanganan pandemi ini harus berbasis kesehatan sebagai akar masalah. Oleh karena itu, seharusnya yang diberi kewenangan dan otoritas mengatur adalah Menkes. Lembaga yang menjadi leading sector dan diberi anggaran besar adalah Kementerian Kesehatan," tuturnya.

"Lalu ada dukungan antar lembaga dan kementerian serta partisipasi masyarakat dengan informasi yang tinggi dalam berkolaborasi melawan pandemi. Dan terakhir, semua elemen itu harus di-orkestrasi dengan benar oleh Presiden," sambung Netty.

Penanganan pandemi yang setengah-setengah antara kesehatan dan pemulihan ekonomi, menurut Netty, seperti program dan pembiayaan yang tidak fokus pada stimulus mengatasi persoalan kesehatan.

"Bahkan anggaran Kemenkes untuk penanganan pandemi terbilang kecil dan proses pencairan pun berbelit," sesalnya.

Oleh karena itu, jika media asing menyorot Menkes berkinerja buruk, sebaiknya menjadi bahan introspeksi untuk Indonesia.

"Sudahkah arahan, kewenangan dan otoritas diberikan? Jangan sampai kita membenarkan penilaian orang luar, sementara persoalan utamanya adalah kurangnya kepemimpinan transformatif yang mampu mengharmonisasikan semua perangkat," tutup Netty.