FRAS Sulteng Urai Kejanggalan KLHK Urus Kasus Penyerobotan Hutan

Hutan sawit/Net

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali memperlihatkan bobroknya pelaksana teknis mengurusi masalah hutan.

Hal itu lantaran KLHK seakan memberikan karpet merah atas tindakan penerobosan hutan PT BHP yang menggunakan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi tanaman sawit di areal SM Bangkiriang.

Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng, Eva Susanti Bande menilai ada kejanggalan surat yang dikirim Dirjen Pengusahaan Hutan Depatermen Kehutanan yang merestui tindakan PT BHP dan mengangkangi hukum.

"Kementerian melalui para Dirjennya justru menggunakan surat Dirjen yang tidak masuk dalam hierarki perundang-perundangan, sekaligus sudah basi karena terbit sebelum UU Kehutanan, untuk melegitimasi penerobosan Kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang,” jelas Koordinator FRAS Sulteng, Eva Susanti Bande melalui keterangan yang diterima Redaksi, Minggu (27/9).

Hal lain yang FRAS catat adalah terkait penyerobotan PT KLS pada Kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang yang mendapat lampu hijau dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan keputusan penyelesaian perkara non litigasi, yakni restu bagi PT KLS untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi SM Bangkiriang.

Eva menegaskan hal Ini jelas mengangkangi hukum yang diatur dalam UU Kehutanan sebagaimana halnya tindakan penyerobotan PT BHP di atas.

“Perbuatan PT BHP dan PT KLS merupakan perbuatan pidana. Seyogyanya dilakukan penindakan hukum oleh negara. Bukannya malah menggunakan hukum sebagai upaya cuci tangan untuk lari dari jeratan hukum,” lanjutnya.

Faktanya, PT KLS telah melakukan penanaman sawit ribuan hektare di SM Bangkiriang dengan menggunakan modus plasma bahwa seakan-akan masyarakat yang menjadi plasma PT KLS yang melakukan penyerobotan.

Hal ini menunjukkan bahwa tim gabungan yang dikomandoi oleh Dirjen Gakkum tidak mendalam dalam melakukan kajian lapangan.

"Semoga KLHK kembali kepada ruh pembentukannya yakni sebagai lembaga yang bekerja untuk penyelenggaraan kehutanan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” harap Eva Bande.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Dituding Terlibat Ekspor Benur, Begini Jawaban Berkelas Calon Wakil Walikota Tangsel
Politik

Dituding Terlibat Ekspor Ben..

29 November 2020 00:26
Akui Golkar Terlambat Beri Dukungan, Mantan Anggota DPR RI Yakin Paslon Hermes Bisa Menang
Politik

Akui Golkar Terlambat Beri D..

29 November 2020 00:00
Sikapi Kekerasan Sigi, Cak Nanto: Tokoh Bangsa Harus Turun Gunung Tenangkan Umat
Politik

Sikapi Kekerasan Sigi, Cak N..

28 November 2020 23:00
Terkait Pembunuhan Di Sigi, Menag Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku
Politik

Terkait Pembunuhan Di Sigi, ..

28 November 2020 21:46
Jelang Pilkada, Gerindra Harus Antisipasi Kampanye Negatif Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Politik

Jelang Pilkada, Gerindra Har..

28 November 2020 21:25
Kutuk Pembunuhan Satu Keluarga Di Sigi, GMNI: Polisi Harus Cari Dalangnya
Politik

Kutuk Pembunuhan Satu Keluar..

28 November 2020 20:58
Tetap Pasang Baliho Habib Rizieq, Warung Makar Milik Tokoh Tionghoa Akhirnya Ditutup
Politik

Tetap Pasang Baliho Habib Ri..

28 November 2020 20:56
DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tutup Pendidikan Politik 2020, Acara Serupa Akan Terus Digalakkan
Politik

DPD Partai Golkar DKI Jakart..

28 November 2020 20:52