Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Saya Menjunjung Tinggi Prinsip Kesetaraan Di Depan Hukum

Busyro Moqoddas (tengah)/Net

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas memberikan klarifikasi terkait posisinya sebagai pengacara Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo.

Busyro Muqoddas menjadi pengacara Bambang bersama dengan Prisma Wardhana Sasmita dan Shri Hardjuno Wiwoho. Bambang mendapat pencekalan dari Kementerian Keuangan atas tangihan Rp 50 miliar dari pelaksaan SEA Games XIX-1997.

Menurut Busyro, perkara yang menimpa kliennya bukan perkara dugaan korupsi melainkan kasus administrasi.

“Ini bukan kasus korupsi, tetapi klien kami dicegah passportnya oleh Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI,” tegas Busyro dalam keterangannya, Minggu (27/9).

Saat ini, jelasnya, perkara yang menimpa Bambang Trihatmodjo ini tengah ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Asal muasalnya adalah, terjadi salah paham mengenai pembiayaan SEA Games pada tahun 1997 lalu.

“Missed understanding pembiayaan SEA Games XIX lalu," tuturnya.

Dalam UU 18/2003 tentang advokat, antara lain menyebutkan dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, budaya dan latar belakang sosialnya. 

Ini artinya, seorang advokat harus adil terhadap semua kliennya tanpa pandang bulu.

“Saya sebagai advokat sejak tahun 1979, terikat dan menjunjung tinggi kode etik antara lain tentang justice for all dan prinsip kesetaraan di depan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menilai keputusan Menkeu  No.108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Bambang Trihatmodjo dibuat tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Yang dimintai pertanggungjawab itu PT Tata Insani Mukti. Kalau ada masalah antara Setneg dan Konsorsium, di mana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggungjawab,” jelasnya.

Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Prisma Wardhana menambahkan, perkara ini harus dilihat secara komprehensif, proporsional, adil dan bijaksana dari sisi yurudis, sosial dan filosofis terkait kepentingan pelaksanaan SEA Games XIX 1997 di Jakarta.

"Dan apa yang telah dilakukan KMP SEA Games, Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang bermartabat, semoga bangsa ini selalu bisa berprasangka baik dalam memandang dan menyikapi perkara ini dengan nurani dan budi pekerti yang luhur tanpa bertendensi tidak kondusif pada suatu kepentingan kelompok atau golongan tertentu," terangnya.

Sebelumnya Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo berpendapat Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah, secara pribadi pasti memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan sebagai kuasa hukum Bambang Trihatmodjo.

Trisno mengaku paham dengan sepak terjang dan pilihan Busyro dalam menangani suatu kasus. Sebab, sejak tahun 1993, dirinya telah mengikuti aktivitas Busyro sebagai advokat.

"Beliau (Busyro) akan mengambil sikap sama, dan menurut saya bila ada yang tidak sesuai dengan pandangan pembelaannya, maka saya meyakini beliau akan mundur dari tim," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Ajak Masyarakat Lawan Aksi Penipuan, Investasi Bodong Hingga Modus Vaksin
Politik

LaNyalla Ajak Masyarakat Law..

04 Maret 2021 14:02
Temui Pimpinan KPK, Kabareskrim Mengaku Bahas Rencana Perpanjangan MoU
Politik

Temui Pimpinan KPK, Kabaresk..

04 Maret 2021 13:57
Maruf Amin Merasa Paling Tersudut Soal Perpres 10/2021 Sirojudin Abbas: Beliau Tentu Ingin Menjaga Integritas Agama
Politik

Maruf Amin Merasa Paling Ter..

04 Maret 2021 13:55
Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pilpres, Pertemuan Prabowo-Airlangga Sebatas Sesama Menteri Kabinet
Politik

Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pil..

04 Maret 2021 13:46
Penelusuran Demokrat, Acara GAMKI Yang Dihadiri Moeldoko, Jhoni Alen, Dan Nazaruddin Booking 140 Kamar The Hill Sibolangit
Politik

Penelusuran Demokrat, Acara ..

04 Maret 2021 13:34
Fokus Dugaan Unlawful Killing, Polri Keluarkan SP3 Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI
Politik

Fokus Dugaan Unlawful Killin..

04 Maret 2021 13:13
Iwan Sumule: Seharusnya Jokowi Bikin Perpres Kalajengking Biar Bisa Bayar Utang, Bukan Perpres Miras
Politik

Iwan Sumule: Seharusnya Joko..

04 Maret 2021 13:07
Buka Rakernas Kemendag, Presiden Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tahun 2021 Bisa Tercapai
Politik

Buka Rakernas Kemendag, Pres..

04 Maret 2021 12:56